PorosLombok.com – Terdakwa M. Nashib Ikroman alias Achip melayangkan perlawanan sengit terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan dugaan korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (6/3/2026).

​Politisi asal Lombok Timur tersebut menilai proses hukum yang menjeratnya mengandung cacat prosedur karena penyidik hanya menyasar satu pihak tanpa menyentuh subjek lain yang terlibat dalam konstruksi perkara.

​M. Nashib Ikroman menegaskan bahwa aparat penegak hukum menunjukkan ketidakkonsistenan serius terhadap penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

​”Sejak awal, perkara dikonstruksikan sebagai dugaan gratifikasi dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya saat membacakan eksepsi.

​Pihak pembela menyoroti kejanggalan di mana hanya pemberi yang diproses, sementara pihak yang secara gamblang disebut sebagai penerima justru lolos dari jeratan hukum pidana yang serupa.

​Achip merujuk pada regulasi yang menempatkan penerima sebagai subjek pertanggungjawaban utama, mengingat beban pembuktian terbalik seharusnya melekat pada mereka untuk menepis tuduhan suap.

​”Bahkan dalam rezim gratifikasi, beban pembuktian justru dibebankan kepada penerima untuk membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap,” ucapnya.

​Eksistensi Pasal 12C mewajibkan setiap penerima melaporkan pemberian kepada komisi antirasuah paling lambat 30 hari jika ingin mendapatkan pengecualian jeratan pidana dari negara.

​Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2025, sehingga batas waktu pelaporan dianggap telah terlampaui dan pengecualian hukum tidak lagi berlaku bagi penerima.

​”Dalam uraian dakwaan disebutkan penerimaan sekitar Juni 2025, sehingga ketentuan pelaporan telah terlampaui dan mereka tidak memenuhi syarat pengecualian,” bebernya.

​Kuasa hukum terdakwa menganggap surat dakwaan disusun secara tidak cermat serta mengabaikan asas equality before the law yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan Indonesia.

​Penerapan hukum yang selektif dinilai bakal mencederai rasa keadilan publik jika unsur delik yang bersifat satu kesatuan dipisahkan secara sepihak oleh penuntut umum di Mataram.

​”Penegakan hukum tidak boleh selektif. Hukum harus berdiri sama bagi semua pihak dan adil-lah sejak dalam pikiran,” pungkasnya.*