close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Exclusive Content:

PRC Sebut Tak Pernah Merilis Hasil Survei Pilkada Lotim 2024

LOMBOK TIMUR, PorosLombok.com |  Lembaga survei Politika Research and...

Mahasiswa FT Universitas Hamzanwadi Sukses Magang di 5 Perusahaan Nasional

Lombok Timur, PorosLombok.com | Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik...

Ketua Relawan Go Gibran NTB Nyatakan Dukungan Ke HW-Edwin di Pilkada Lotim 2024

Lombok Timur, PorosLombok.com |  Dukungan terhadap H Haerul Warisin...

Lotim Targetkan 1.3 Juta Jiwa Penduduk Masuk Sebagai Peserta BPJS Hingga 2022

LOTIM, POROSLOMBOK – Kepesertaan BPJS Lombok Timur  sampai saat ini berjumlah 1. 076.000 jiwa dari jumlah 1,3  juta jiwa penduduk lotim jadi sekitar 81,58% sudah tercover oleh BPJS, sehingga kurang lebih 243.000 Ribu yang belum masuk ke dalam kepesertaan BPJS.

Hal ini diungkapkan kepala Seksi BPJS Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Syahid Ramdan.S.Kep Ners saat ditemui di ruang kerjanya Pada Jumat (28/5)

Menurut syahid ini adalah PR Kabupaten Lombok Timur bagaimana untuk mencapai UHC artinya 1,3 juta penduduk Lombok Timur masuk ke dalam kepesertaan BPJS sehingga sisa yang 18,24% nanti akan  masuk ke dalam kepesertaan BPJS sehingga bisa mencapai UHC.

“Mudah-mudahan tahun 2021 atau Tahun 2022 UHC bisa kita capai di Kabupaten Lombok Timur” tandasnya

Lebih lanjut syahid mengatakan kondisi Lotim sampai pada tahun 2021 ini, Pemerintah Daerah menetapkan kuota tambahan sebanyak 5,000 Untuk BPJS namun sampai saat ini kuota tersebut hampir terpenuhi yakni di bulan April 2021 dan usulan itu bersumber dari masing-masing desa kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas sosial setelah itu dinsos akan mengeluarkan surat keputusan bahwa masyarakat yang ini berhak menerima bantuan yakni masuk dala PBI Pemda.

Baca Juga :  Pengerjaan Fisik RSUD Masbagik Berhasil Fokus Penyelesaian Lantai Satu

” Karna PBI ( Penerima Bantuan Iuran) ada 3 yakni PBI PEMDA PBI, Provinsi dan PBI APBN, di PBI Pemdalah peluang kita untuk memasukkan masyarakat yang miskin dan tidak mampu dan kita utamakan yang masuk kedalam DTKS. kenapa harus masuk kedalam DTKS? karena tidak menutup kemungkinan nanti apabila ada kuota dari pusat PBI Pemda ini akan ditarik menjadi PBI APBN” jelasnya

Terkait banyak usulan dari desa yang kadang – kadang mengusulkan masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan Sambung Syahid pihaknya sudah melakukan koordianasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih  memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

“Kalau BPJS sih Senang saja karna setiap bulan kita keluarkan uang daerah untuk membayar tapi apakah orang yang kita bayar itu layak, misalkan dia sudah meninggal kemudian yang kedua Siapa tahu dia pindah alamat dan domisili atau dia berubah status yang kemarin dia miskin menjadi kaya kan rugi pemerintah Bayar terus setiap bulan” ucapnya

Syahid juga mengatakan Pemda membutuhkan anggran untuk membiayai 65.000 PBI sebear 29 Milyar dalam 1 tahun, dan saat ini dana yang tersedia di Pemda baru mencapai 21 Milyar dan ini juga merupakan PR pemerintah daerah untuk mencari tambahan anggaran sehingga Dana itu bisa mencukupi pembayaran iuran BPJS per Desember 2021

Baca Juga :  Diduga Karena Dendam, Seorang Kawil Aniaya Salah Seorang Warga Sembalun

“Kemarin kita sudah sepakat dan sering kita koordinasi dengan pihak terkait mengenai verifikasi dan validasi data itu adalah hal yang sangat penting misalkan ada masyarakat yang sudah meninggal kita akan ganti dengan masyarakat yang miskin dan tidak mampu yang masih hidup sehingga pemerintah tidak rugi hanya membayar” ucap syahid

Syahid juga menjelaskan terkait surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) sudah disiapkan pendanaannya untuk diklaim oleh Puskesmas Tapi dalam jumlah yang sangat terbatas, karna menurut dia Kalau dilihat dari jumlah Penduduk lotim yang 1,3 juta sangat minim sekali dari  jumlah anggaran sekitar 247 juta dalam satu tahun untuk 35 Puskesmas sehingga SKTM iru Kalau dirata-rata kan satu Puskesmas paling tidak bisa mengklaim 1 bulan itu 3 SKTM

“bisa di klaim tapi terbatas makanya ini harapan Kita lintas sektor  terkait dalam hal ini Pemerintah Desa betul-betul selektif untuk mengeluarkan SKTM tersebut dan tentunya nanti hasil verifikasi dari UPTPK” ucapnya

Baca Juga :  Kepala BPJS Kesehatan Lotim Harapkan Pemda Optimalisasi Anggaran

Syahid berharap semua elemen baik pemerintah maupun swasta bersama – sama mensukseskan program jaminan kesehatan nasional ini sehingga  bisa mencapai UHC karena dengan adanya kepesertaan BPJS masyarakat merasa terbantu artinya seluruh masyarakat dijamin pembiayaan Kesehatan nya itu harapan Kita seluruh termasuk wartawan agar ikut mensosialisasikan hal ini sehingga total UHC seluruh penduduk Kabupaten Lombok Timur ini bisa masuk dalam kepesertaan BPJS itu

kemudian pihaknya dinas kesehatan tetap berkomitmen untuk melakukan pelayanan secara maksimal baik itu baik  umum atau mandiri kualitas  menurutnya kwaltas  pelayanan adalah hal yang utama dan harus ditekankan ke Puskesmas sehingga tidak ada keluhan ditengah masyarakat

“Ini merupakan tugas kita bersama bagaimana melakukan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur ini sehingga lebih baik kualitas dan mutu pelayanannya dari segi akses kita dan perlu di ketahui saat ini kita mempunyai 35 Puskesmas dan itu sudah bisa mengakses dan diakses oleh 1,3 juta penduduk Lombok Timur” tutupnya (rl)

TERPOPULER

advertisement

spot_img
Berita terbaru