​Pemkab Lombok Tengah Percepat Layanan Pendidikan Inklusif Berbasis Data

Pemkab Lombok Tengah percepat layanan pendidikan inklusif 2026 melalui validasi data 5.317 siswa berkebutuhan khusus guna menjamin akses belajar bermutu dan kolaborasi lintas sektor

(PorosLombok.com)– Bapperida Lombok Tengah menggelar diskusi terpumpun guna mengakselerasi layanan pendidikan inklusif tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati. Program ini bertujuan memastikan seluruh anak memperoleh hak belajar bermutu secara merata di seluruh wilayah, Selasa Malam (24/2).

​Selain itu, Kepala Bapperida Lombok Tengah H. Lalu Wiranata menyebut agenda strategis ini menindaklanjuti cut off pendataan Profil Belajar Siswa (PBS). Langkah tersebut menjadi pijakan utama dalam menyusun program kerja yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.

​Selanjutnya, proses teknis melibatkan verifikasi asesmen lanjutan bersama jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Hal ini berguna untuk memetakan kondisi riil setiap peserta didik di Kabupaten Lombok Tengah secara detail dan akurat.

​“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam,” ujarnya.

​Lebih lanjut, data tersebut merinci 540 siswa kategori berat, 2.818 sedang, serta 1.959 kategori ringan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan daerah agar intervensi pemerintah berjalan lebih terarah dan sistematis.

​Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor Pendidikan

​Oleh karena itu, Wiranata menegaskan temuan ini memengaruhi capaian mutu pendidikan serta pembentukan karakter. Fokus utama lainnya mencakup peningkatan literasi, numerasi, hingga penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian serius.

​Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursiah menilai ribuan data siswa tersebut menjadi dorongan kuat. Pasalnya, pemerintah kabupaten harus segera melakukan tindakan nyata melalui berbagai kebijakan yang bersifat strategis bagi masa depan anak.

​“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan butuh kolaborasi lintas perangkat daerah hingga dukungan dunia usaha,” katanya.

​Kemudian, Nursiah mengapresiasi dukungan Kedutaan Besar Australia melalui Program INOVASI dalam penguatan kapasitas satuan pendidikan. Mereka konsisten membantu penerapan pendekatan berbasis data untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak bagi siswa.

​Pada akhirnya, kerja sama ini menyasar pemenuhan akses fisik, pembelajaran adaptif, hingga penyediaan alat bantu teknologi. Di samping itu, dukungan sosial emosional serta tata kelola sekolah yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak.*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU