Lombok Timur, PorosLombok.com | Kepala Cabang BPJS Lombok Timur Catur Wiguna sayangkan adanya Calon Legislatif (Caleg) dengan inisial S dari Partai Amanat Nasional (PAN), mencetak Kartu Jaminan Kesehatan dan dibagikan kepada sejumlah Masyarakat.
Dengan adanya praktek seperti ini kata dia, tentu akan menjadi isu liar ditengah masyarakat, mengingat saat ini sudah masuk musim Politik, padahal Lombok Timur sendiri sudah resmi berstatus Universal health coverage (UHC), sehingga masyarakat cukup hanya membawa KTP jika mau berobat ke Faskes.
“Kalau ada masyarakat yang mencetak kartu, tujuannya apa ?, karena sudah ditegaskan kebijakan nasional bahwa tidak ada lagi pencetakan kartu, sehingga ini tentu akan menimbulkan kecurigaan jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu,” ucapnya, Senin (29/01).
Dijelaskannya, pencetakan Kartu sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketimpangan dalam hal administrasi, terutama dari segi Ke aktifan kartu itu sendiri, karena pihaknya tidak dapat menjamin hal tersebut.
“Kalau mau membantu masyarakat, cukup dengan mengedukasi terkait tata cara proses pelayanan dari pada nyetak kartu dengan mengeluarkan biaya banyak, atau kalau ada uang lebih bayarin masyarakat yang menunggak,” ujarnya.
Lebih jauh, terkait adanya praktek diluar ketentuan BPJS yang dilakukan oleh salah satu Caleg, kata dia pihaknya masih mempelajarinya lebih dalam sehingga belum ada langkah-langkah akan dibawa ke ranah hukum, tentunya hal ini juga upaya dalam menjaga kondusifitas di tahun Politik ini.
“Jangan sampai karena hal ini, semua mau kita tabrak, dan pelayanan kita abaikan, namun kami menghimbau kepada masyarakat yang berniat baik agar lakukanlah dengan cara-cara yang benar,” ungkapnya.
Saat ini hal yang bisa dilakukan oleh pihak BPJS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan peringatan dan teguran kepada Caleg bersangkutan, agar tidak mengulangi kembali praktik-praktik serupa.
“Dan kami pastikan masyarakat semuanya akan dilayani selama mereka tidak mampu, dengan cukup menyerahkan KTP nya saja,” pungkasnya.
(Arul/PorosLombok).
