(PorosLombok.com) – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyindir amburadulnya sistem pencatatan aset daerah.
Ia menilai seringkali dokumen barang tidak berkesinambungan setelah terjadi mutasi pegawai.
“Sering kali dokumen tidak nyambung karena pegawainya pindah tanpa alih tugas yang jelas,” tegas Edwin saat membuka Sosialisasi SIMDA BMD Online 2025, Selasa (22/7), di Kantor Bupati Lotim.
Edwin menilai jabatan pengelola aset bukan posisi sembarangan dan harus diperlakukan secara khusus. Jika tidak, maka setiap pergantian pegawai akan terus memicu kekacauan administrasi.
“Perlu perlakuan khusus terhadap jabatan pengelola aset agar data tidak selalu hilang di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aset daerah yang seharusnya sudah dihapus, namun masih menumpuk dan jadi beban anggaran. Aset tak layak pakai itu terus membebani biaya pemeliharaan yang sia-sia.
“Kalau sudah tidak layak, hapus saja, jangan dibiarkan menggerogoti anggaran tiap tahun,” ujarnya.
Kepada para pengelola dan operator, ia menegaskan pentingnya disiplin dalam pelaporan aset. Tenggat waktu pelaporan dianggap sebagai indikator utama untuk menilai komitmen dalam pembenahan.
“Kalau laporan molor, bagaimana kita bisa tahu di mana masalahnya?” katanya menyentil.
Edwin meminta kegiatan ini dijadikan momentum untuk membenahi total administrasi aset daerah. Ia mengajak seluruh peserta untuk tidak lagi bekerja asal-asalan dalam hal pencatatan barang milik negara.
“Mari mulai memperbaiki hal itu, agar administrasi betul-betul baik,” tandasnya.
Sosialisasi SIMDA BMD Online 2025 ini berlangsung sejak Senin (21/7), dan diikuti pengelola serta operator barang dari seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur.
(arul/porosLombok)
