close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Exclusive Content:

PRC Sebut Tak Pernah Merilis Hasil Survei Pilkada Lotim 2024

LOMBOK TIMUR, PorosLombok.com |  Lembaga survei Politika Research and...

Mahasiswa FT Universitas Hamzanwadi Sukses Magang di 5 Perusahaan Nasional

Lombok Timur, PorosLombok.com | Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik...

Ketua Relawan Go Gibran NTB Nyatakan Dukungan Ke HW-Edwin di Pilkada Lotim 2024

Lombok Timur, PorosLombok.com |  Dukungan terhadap H Haerul Warisin...

Bupati Gelar Ratas, 24 Catatan Temuan BPK Diharapkan Tak Terulang

LOTIM, PorosLombok – Menggelar rapat terbatas dengan sejumlah OPD, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengingatkan agar mengoptimalkan pengawasan internal. Hal itu didasari hasil uji petik pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2020.

Rapat terbatas yang menghadirkan 17 OPD menjadi sampel pemeriksaan BPK berlangsung Jumat (23/4) di ruang Rapat Bupati.

Menurut Bupati 24 catatan temuan BPK
sama kualitasnya dengan temuan tahun sebelumnya dan telah pula diklarifikasi oleh masing-masing OPD. Namun demikian Bupati mengingatkan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga :  Jelang WSBK, Pengerajin Anyaman Bambu Desa Loyok Mulai Ramai Pesanan

Bupati meminta Inspektorat mempelajari kembali seluruh temuan dan memberikan pemahaman kepada seluruh OPD. Bupati Sukiman meminta kepada OPD yang tidak menjadi sampel tahun ini agar ditekankan sehingga tidak akan terulang temuan serupa. Sebab temuan-temuan tersebut sudah pula terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Bupati me-riview 24 catatan BPK seperti penatausahaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kelebihan pembayaran intensif pajak dan retribusi, pengeloaan aset, laporan pengelolaan bansos, hingga kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta PAD yang terlambat disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga :  Kreasi Seni Siswa dan Stand Produk UMKM Akan Meriahkan Penutupan MTQ ke XXX Tingkat Kabupaten Lombok Timur

Selain membahas temuan BPK, Bupati kembali memberikan tenggat waktu kepada pejabat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 1 Mei. Berdasarkan laporan Inspektur sesuai hasil rapat koordinasi dengan KPK beberapa waktu lalu, masih ada pejabat Lombok Timur yang belum menyampaikan LHKPNnya. Bupati menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.(*)

TERPOPULER

advertisement

spot_img
Berita terbaru