close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Exclusive Content:

Tingkatkan Tali Silaturrahmi, Pemdes Loyok Adakan Acara Halal Bihalal

Lombok Timur, PorosLombok.com | Pemerintah desa Loyok kecamatan Sikur...

Gandeng Disdukcapil, RSUD Selong Launching Program Pepadu Sakti

Lombok Timur, PorosLombok - Penjabat Bupati Lombok Timur H....

Belum Juga Diberikan SK, Sejumlah ASN Pemprov NTB Bingung Mau Ngantor Dimana

Mataram, PorosLombok.com | Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov...

Bupati Gelar Ratas, 24 Catatan Temuan BPK Diharapkan Tak Terulang

LOTIM, PorosLombok – Menggelar rapat terbatas dengan sejumlah OPD, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengingatkan agar mengoptimalkan pengawasan internal. Hal itu didasari hasil uji petik pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2020.

Rapat terbatas yang menghadirkan 17 OPD menjadi sampel pemeriksaan BPK berlangsung Jumat (23/4) di ruang Rapat Bupati.

Menurut Bupati 24 catatan temuan BPK
sama kualitasnya dengan temuan tahun sebelumnya dan telah pula diklarifikasi oleh masing-masing OPD. Namun demikian Bupati mengingatkan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga :  Kontestasi Pemuda Pelopor 2021 Masuk Tahapan Akhir

Bupati meminta Inspektorat mempelajari kembali seluruh temuan dan memberikan pemahaman kepada seluruh OPD. Bupati Sukiman meminta kepada OPD yang tidak menjadi sampel tahun ini agar ditekankan sehingga tidak akan terulang temuan serupa. Sebab temuan-temuan tersebut sudah pula terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Bupati me-riview 24 catatan BPK seperti penatausahaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kelebihan pembayaran intensif pajak dan retribusi, pengeloaan aset, laporan pengelolaan bansos, hingga kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta PAD yang terlambat disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga :  Gelar Rapat Koordinasi,Pemda Lotim Akan Maksimalkan Fungsi Air Ke Wilayah Selatan

Selain membahas temuan BPK, Bupati kembali memberikan tenggat waktu kepada pejabat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 1 Mei. Berdasarkan laporan Inspektur sesuai hasil rapat koordinasi dengan KPK beberapa waktu lalu, masih ada pejabat Lombok Timur yang belum menyampaikan LHKPNnya. Bupati menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.(*)

TERPOPULER

advertisement

spot_img
Berita terbaru