LOTIM – Poroslombok.com | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur masih perlu untuk dicermati dan menjadi perhatian bersama, lantaran masih banyaknya ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan meninggal.
Hal itu ditekankan Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy, pada rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala BPS, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama I kantor Bupati Lotim, Selasa (6/9/22).
Berkenaan dengan itu, bupati memberi penekanan kepada OPD yang menangani persoalan kesehatan. Bupati menegaskan, agar jangan sampai terjadi keterlambatan dalam merujuk seorang pasien, bila memerlukan rujukan ke lembaga kesehatan diatasnya.
“Misalnya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat penanganan ibu melahirkan dan kelahiran anak,” tegas bupati.
Selain itu, bupati juga menyampaikan tentang angka lama sekolah yang juga perlu ditingkatkan. Dirinya berharap, agar jangan sampai ada anak yang DO (drop out) dari sekolah, serta tidak ada lagi adanya kasus pernikahan dini.
“Kadis kesehatan dan pendidikan, silahkan mengurus masalah-masalah ini,” tekan bupati.
Selain membahas persoalan IPM, Bupati Sukiman pada rakor tersebut juga membahas persoalan kekinian, yakni perihal kenaikan harga BBM yang tentu akan berdampak terhadap laju inflasi kenaikan harga bahan pokok. Karnanya, pembahasan terkait bantuan menjadi tema serius.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Suroto, menyampaikan saat ini jumlah penerima PKH yang aktif di lombk timur sebanyak 697 ribu.
Saat yang sama Suroto juga menyampaikan, dimana setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Kementerian Sosial membuka sistem pengusulan untuk penerima bantuan.
“Yang jadi masalah kita adalah tidak adanya data kematian, perpindahan, sehingga tidak bisa kita mengusulkan pencoretan peserta yang sudah ada pak bupati,” kata Suroto memberi laporan.
Menanggapi yang disampaikan Kadinsos, Bupati menyampaikan bahwa setelah masyarakat menerima BPNT dan PKH, nantinya masyarakat juga akan mendapatkan bantuan-bantuan tunai lanjutan.
Bantuan itu, sebut bupati, yakni sebanyak 104 ribu lebih akan dibantu melalui kantor pos, bantuan tersebut dari pemerintah pusat. Sedangakan bantuan provinsi dan kabupaten, nantinya bupati akan menugaskan pemdes untuk merekap calon penerima di luar penerima bantuan dari pusat.
Bupati menyebut, bantuan dari pemerintah terdiri dari tiga klaster. Yakni bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten. Dimana bantuan yang bersumber dari provinsi dan kabupaten adalah yang tidak termasuk di DTKS.
Sementara PLH Sekda yang juga sebagai Kepala Bappeda Lotim, Hj. Miftahul Wasly, menyampaikan beberapa point penting agar supaya masyarakat tidak panik dengan kenaikan harga BBM saat ini, point tersebut berkaitan dengan beberapa jenis bantuan yang diantaranya:
1. Bansos, akan diberikan empat bulan, dua bulan di bulan September dan dua bulan di bulan Desember.
2. Akan ada dari provinsi dan kabupaten, untuk perlindungan sosial tambahan selain dari pusat. Yaitu akan ada refokusing kembali sebesar dua persen anggaran provinsi dan kabupaten.
3. Dana reguler APBD yang sudah dianggarkan.
4. Dana Desa (DD) maksimal 30 persen peruntukannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Berarti ada empat klaster, yaitu bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa,” terang Hj. Mifta.
Pada kesempatan selanjutnya Kepala Dinas PMD, M. Khairi, mengutarakan bahwa penerima bantuan dari klaster desa melalui Dana Desa, sesuai Perpres 104 tahun 2021, yang menyatakan Dana Desa 40 persen peruntukannya untuk bantuan langsung tunai ke masyarakat.
“Dana Desa kita di lombok timur sebesar 309 miliar lebih. Jika kita hitung 40 persen dari dana desa, akan kita perolah 124 milyar lebih untuk BLT dari dana desa di Lombok timur,” jelas Khairi.
Adapun kriteria penerima BLT, terang Khairi, adalah terdiri dari keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, ada anggota keluarga yang sakit krinis, keluarga miskin yang terhenti menerima bantuan sosial, dan masyarakat yang tidak memiliki sanak keluarga.
Sedangkan untuk ketahanan pangan maksimal bisa dianggarkan 20 persen dari dana desa. Sementara untuk anggaran covid, jelas dia, sesuai yang disarankan oleh Menteri Kesehatan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan.
Selanjutnya Kepala BPKAD Lotim, H. Hasni, menyatakan bahwa akan ada refocusing sebesar 2 persen dari DAU, hasil pajak dan sumber daya alam. Sehingga total dana refocusing sebesar 6 miliar lebih untuk empat item.
Yang pertama, sebut Hasni, dikhususkan untuk pekerja ojek, UMKM dan nelayan. Kedua untuk menciptakan lapangan kerja, ketiga untuk subsidi sektor transportasi darat, dan yang keempat untuk perlindungan sosial lainnya.
“Ada juga BLT untuk petani tembakau sebesar 18 miliar dari dana DBHCT,” beber Hasni.
Sementara pada kesempatan yang sama, untuk menekan laju inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, bupati memberikan saran kepada masyarakat agar melakukan beberapa hal, sebagai berikut:
1.kurangi merokok
2.kurangi beli makanan instan, siap saji.
3. Memilih salah satu antara telur atau daging ayam, tidak membeli keduanya sekaligus.
4. Kurangi naik mobil, perbanyak pakai sepeda motor atau sepeda, dan
5. Hemat pengeluaran, belanja sesuai dengan rencana.
Sumber: Kominfo Lotim
Editor: anas
