PorosLombok.com – Mantan Stafsus Bupati Lombok Timur Bidang Ketenagakerjaan, Arsa Ali Umar, mendesak pemerintah daerah segera merespons kebijakan suspend massal 106 unit SPPG pada Sabtu (4/4/2026).
Langkah darurat ini dinilai krusial untuk menyelamatkan nasib ribuan pekerja yang kini kehilangan sumber penghasilan. Penutupan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu guncangan hebat pada stabilitas ekonomi kerakyatan.
“Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur harus segera membentuk tim khusus percepatan untuk menangani krisis ini,” ujar Arsa Ali Umar.
Selaras dengan halhttps://poroslombok.com/lombok-timur/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-lombok-timur-di-istana-negara-pj-bupati-undangan-terbatas/ itu, Arsa menjelaskan bahwa tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan DLHK bertugas mempercepat penerbitan sertifikat SHLS. Pendampingan teknis pembuatan IPAL standar menjadi prioritas utama agar operasional dapur pulih.
“Pusat harus melihat bahwa ada sekitar 5.300 tenaga kerja yang kini nasibnya terhenti sesaat akibat kebijakan ini,” katanya.
Lebih lanjut, sektor ketenagakerjaan menjadi korban paling terdampak di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang menjerat warga. Mandeknya program ini otomatis menghentikan aliran upah bagi ribuan masyarakat lokal di Lombok Timur.
Efek Domino Penutupan Dapur Makan Bergizi Gratis Bagi Ekonomi Lokal
Pembekuan izin operasional tersebut mengakibatkan perputaran uang sebesar Rp60 miliar berhenti total dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini memperburuk daya beli masyarakat dan mengancam keberlangsungan hidup para penyuplai bahan pangan.
“Puluhan ribu siswa kini kehilangan haknya untuk mendapatkan asupan nutrisi gratis akibat kendala administratif ini,” jelasnya.
Sesuai dengan fakta, mayoritas dapur terkena sanksi karena belum mengantongi sertifikat laik sehat dan instalasi pengolahan limbah. Arsa mengapresiasi niat baik pimpinan daerah yang mulai merancang langkah strategis penyelesaian sengketa.
Eks Stafsus ini menekankan bahwa Deputi Tawas BGN wajib mempercepat proses pembukaan blokir setelah dokumen perizinan terpenuhi oleh pengelola. Kecepatan birokrasi menjadi kunci utama untuk memutar kembali roda ekonomi di tingkat bawah.
“Kami berharap BGN segera mencabut status suspend agar karyawan bisa kembali bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka,” katanya.
Di sisi lain, integrasi data antara dinas terkait harus berjalan linear agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Pemulihan operasional dapur menjadi satu-satunya cara mengaktifkan kembali siklus ekonomi yang sempat mati suri,*
