Lombok Timur, Poros Lombok– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2027 di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/2).
Pimpinan DPRD, kepala OPD, akademisi, dan unsur masyarakat hadir membahas arah pembangunan Lombok Timur dua tahun ke depan.
“Hari ini kita duduk bareng supaya rencana yang kita susun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Timur,” kata Haerul Warisin yang akrab disapa H. Iron.
H.Iron memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur 2025 yang mencapai 72,35 atau naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Ia juga menyebut angka harapan hidup warga meningkat menjadi 72,29 tahun seiring membaiknya layanan kesehatan.
Ia mengakui posisi IPM Lombok Timur masih berada di urutan ketujuh di NTB. Namun, Iron meminta semua pihak melihatnya secara objektif.
“Jumlah penduduk kita jauh lebih besar dari daerah lain. Jadi jangan kecil hati, yang penting trennya terus naik,” ujarnya.
Pemkab Lombok Timur mencatat rata-rata lama sekolah warga mencapai 7,71 tahun. Daya beli masyarakat juga menguat dengan pengeluaran per kapita Rp 10,851 juta per tahun.
ia menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah sudah melampaui enam persen dan berada di atas rata-rata nasional.
“Ekonomi kita bergerak bagus. Angkanya sudah lewat enam persen,” ucap Iron.
Ia menjelaskan sektor pertanian dan peternakan menjadi penggerak utama. Program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menghidupkan rantai pasok bahan pangan lokal. Pemkab juga membuka lebih banyak lapangan kerja hingga tingkat pengangguran turun menjadi 2,82 persen.
“Kalau produksi naik, petani bergerak, tenaga kerja terserap,” katanya.
Iron menegaskan pemerintah daerah tidak menyusun RKPD secara sepihak. Ia meminta seluruh peserta forum memberi masukan sebelum Pemkab masuk ke tahapan Musrenbang tingkat kabupaten.
“Kami butuh kritik dan saran supaya dokumen ini tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Bappeda Lombok Timur M. Zaidar Rohman mengatakan forum ini menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov NTB.
“Hasil diskusi hari ini kami jadikan dasar Musrenbang kabupaten untuk finalisasi RKPD,” kata Zaidar.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Wais Al Qarni menegaskan DPRD siap mengawal kebijakan agar benar-benar menyentuh kepentingan warga.
“Kami mendukung, tapi juga mengawasi supaya anggaran berjalan transparan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
(Poros Lombok)
