PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memacu jajaran OPD untuk mempertahankan prestasi juara nasional pada acara Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3).
Pemerintah daerah kini fokus melakukan akselerasi transaksi non-tunai demi menutup celah potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi birokrasi di seluruh lini pelayanan publik.
“Dibutuhkan peningkatan transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” tegasnya.
Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan gelar jauh lebih sulit sehingga penggunaan kanal pembayaran elektronik seperti QRIS wajib diperluas hingga tingkat desa.
“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ujarnya.
Optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu mencegah lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta mempercepat penguatan sistem keuangan daerah berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel.
Pihaknya mendorong kolaborasi intensif antara pimpinan dinas dengan kepala desa guna memastikan literasi digital menyentuh masyarakat luas, termasuk para pelaku UMKM di pelosok daerah.
Transformasi menuju layanan digital 100 persen menjadi target utama tahun ini agar kemudahan akses pelayanan dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga tanpa kendala birokrasi yang rumit.
“Pembayaran tunai berpotensi mengakibatkan kebocoran dan menghambat transparansi keuangan kita,” jelasnya.
Guna mewujudkan harapan besar Bupati tersebut, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mendesak Bank NTB Syariah segera merealisasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada triwulan kedua.
Upaya ini akan diperkuat dengan sosialisasi masif di lokasi strategis seperti Car Free Day dan pusat kuliner guna menghimpun data pendukung sistem SIPD P2DD secara menyeluruh.
Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh OPD dan menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD bagi kemajuan Lombok Timur. *
