PorosLombok.com – Kabupaten Lombok Timur berhasil menduduki peringkat pertama dan dipastikan menjadi salah satu dari 30 daerah penerima program Local Service Delivery Project (LSDP) pada Kamis (27/8/2026)
“Saya sangat bersemangat untuk bagaimana Lombok Timur ini bersih, Pak. Sangat saya idam-idamkan itu. Dan rasanya kita tidak akan pernah tenang berhenti jadi Bupati kalau tetap dia kotor,” tegas Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Pemerintah Daerah Lombok Timur menyatakan komitmen penuh untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis. Langkah ini diambil agar program nasional gagasan Kemendagri, Bappenas, dan Bank Dunia tersebut dapat segera direalisasikan untuk membenahi tata kelola persampahan.
“Hal-hal positif yang dapat kita tarik dari sampah ini juga bisa kita hadirkan. Tidak seperti prinsip sekarang ini, sampah adalah barang kotor yang tidak ada harganya. Tentu lewat LSDP ini semua itu akan berubah. Orang mengatakan itu tidak bermanfaat, insyaallah dengan program ini akan menjadi bermanfaat,” harapnya.
Skema pengelolaan sampah di Lombok Timur bakal diarahkan menuju model berkelanjutan guna menggerakkan circular economy. Kehadiran tim verifikasi pusat dipandang penting untuk memberikan masukan agar seluruh dokumen pendukung memenuhi standar yang ditetapkan.
“Bupati berharap kunjungan dari tim LSDP untuk melakukan verifikasi lapangan ini dapat memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” kata juru bicara Pemkab Lombok Timur.
Peninjauan langsung yang melibatkan Sekda, Dinas LH, BPKAD, Bappeda, hingga perwakilan warga TPA ini bertujuan memastikan kesiapan daerah. Kementerian terkait memantau dari dekat kesiapan anggaran pendamping serta respons positif dari masyarakat lokal.
“Selain untuk melakukan verifikasi lapangan, kunjungan tersebut juga untuk memastikan kesiapan Pemda dan masyarakat melaksanakan program LSDP,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri Suprayitno.
Menyelaraskan kesiapan di tingkat daerah, strategi penanganan sampah ini diproyeksikan menyasar perubahan budaya masyarakat dari hulu ke hilir. Edukasi masif akan mulai disuntikkan sejak dini melalui lingkungan sekolah agar berdampak langsung ke dalam rumah tangga.
“Salah satu arah program LSDP adalah untuk menghasilkan perubahan perilaku yang salah satunya akan dimulai dari sekolah. Diharapkan anak-anak dapat membawa perubahan perilaku di keluarga,” jelas Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kemendagri Paudah.
Mengenai aspek pendanaan, Bappenas mengawal ketat verifikasi lapangan guna menentukan formula dan nominal dana hibah yang bakal dialokasikan. Pendampingan teknis intensif disiapkan agar pelaksanaan di lapangan berjalan mulus dan terukur.
“Kunjungan ini, selain memastikan kesiapan Pemda juga untuk mengukur atau memastikan dana hibah yang akan diberikan kepada Lombok Timur nantinya,” beber Koordinator Tim Kelembagaan Bappenas Septaliana Dewi Prananingtyas.
Program LSDP mengusung diferensiasi utama berupa reformasi sistemik dari hulu ke hilir yang dirancang memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga. Asistensi regional dan lokal dipastikan terus bergulir hingga seluruh target pengelolaan sampah tercapai optimal.
“LSDP berbeda dari proyek pengelolaan sampah lainnya karena menitikberatkan pada reformasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang akan mendatangkan keuntungan bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.*
