PorosLombok.com – Persoalan mandeknya pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kini memicu polemik panas. Gedung sekolah di SMAN 1 Sikur terbengkalai akibat ulah mitra yang tidak bertanggung jawab.
”Pekerjaan ini seharusnya tuntas awal 2025. Namun, pengerjaan belum rampung hingga tahun kedua karena kelalaian kontraktor utama,” tegas penyuplai material, Busaeri.Rabu (18/02).
Keterlambatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini membebani banyak pihak. Pelaksana proyek telah melewati tenggang waktu kontrak yang seharusnya selesai dalam satu tahun anggaran. Kenyataannya, fisik bangunan masih jauh dari kata jadi sehingga siswa belum bisa menggunakannya.
”Pihak pelaksana tidak amanah menjalankan kewajiban. Padahal, pemerintah pusat melalui dinas terkait sudah mencairkan dana secara penuh,” ungkap Busaeri.
Kondisi lapangan menunjukkan proyek swakelola ini merugikan rekanan. Manajemen keuangan pihak ketiga yang buruk menyebabkan pasokan bahan bangunan terhenti total. Dampaknya, pengerjaan di lokasi proyek kini mati suri.
Dampak Kelalaian Kontraktor Terhadap Sekolah dan Penyuplai
Busaeri mengeluhkan beban hutang yang harus ia tanggung sendiri. Ia merasa terpukul karena kontraktor belum membayar hak para tukang dan penyuplai sedikit pun. Kerugian penyuplai bahkan mencapai angka miliaran rupiah hingga saat ini.
Padahal, muncul kabar bahwa Dinas terkait sudah melunasi seluruh kewajiban administrasi kepada perusahaan pemenang tender.
“Hampir 30 orang tukang belum menerima upah mereka. Padahal mereka sudah berkeringat selama dua musim lebaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya tekanan dari instansi berwenang kepada perusahaan yang wanprestasi. Menurutnya, fungsi pengawasan harus berjalan demi menyelamatkan uang negara. Busaeri menduga ada pembiaran terhadap kekacauan pembangunan yang terjadi di sekolah tersebut.
Dampak Sistem Belajar Double Shift di SMAN 1 Sikur
Di sisi lain, pihak sekolah merasakan dampak langsung dari keterlambatan ini. Pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem belajar pagi dan sore. Langkah ini diambil karena ruang kelas yang tersedia tidak cukup menampung seluruh siswa secara bersamaan.
”Kami terpaksa membagi jadwal belajar siswa. Fasilitas gedung baru belum bisa kami operasikan sama sekali,” jelas Kepala SMAN 1 Sikur,Haerul Anwar.
Haerul menjelaskan bahwa dinas terkait akan meninjau kembali anggaran pembangunan tersebut. Rencananya, usulan anggaran baru akan masuk melalui mekanisme anggaran perubahan 2026.
Hal ini terjadi karena dana sebelumnya sudah melewati batas tahun penggunaan sesuai aturan provinsi. Pihak sekolah menegaskan posisi mereka hanya sebagai penerima manfaat saja.
Manajemen sekolah akan menerima kunci setelah pembangunan selesai secara resmi. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui detail hambatan pembayaran antara kontraktor dengan para penyuplai material.
“Kami sangat berharap Pemerintah Provinsi segera menuntaskan gedung ini,” harap Haerul.
Sekolah membutuhkan ruang tambahan sebelum proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dimulai. Kelancaran fasilitas sangat penting agar operasional sekolah berjalan normal kembali. Harapannya, kendala fasilitas tidak lagi menghambat proses belajar siswa di tahun ajaran baru.
Sementara itu, sosok AG selaku kontraktor yang bertanggung jawab belum memberikan jawaban resmi. Media ini sudah mencoba mengonfirmasi terkait tunggakan material yang dikeluhkan rekanan.
Namun, hingga berita ini turun, AG tetap tidak memberikan respons sama sekali. Ia tidak membalas meski media telah menghubungi berkali-kali melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.*
















