Lombok Timur, PorosLombok.com – Pemerintah boleh saja melakukan efisiensi anggaran, tapi tidak untuk penanggulangan bencana. Pj. Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa dana operasional bencana tidak mengenal batas.
“Meskipun kita sedang efisiensi, tetapi bilamana itu sangat dibutuhkan, tidak usah ragu. Untuk operasional bencana, unlimited dia, Pak,” tegasnya dalam rapat koordinasi (rakor) bersama pejabat eselon II, Direktur RSUD, dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Lombok Timur, Senin (10/2).
Pernyataan itu disampaikan di tengah ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga akhir Februari. Taofik meminta OPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana agar respons lebih cepat dan efektif.
Selain penanggulangan bencana, rakor juga membahas berbagai agenda strategis, termasuk penyelesaian administrasi pemerintahan. Pj. Bupati menekankan pentingnya menuntaskan analisis jabatan dan beban kerja (anjab/ABK), pembayaran hutang jatuh tempo (hujat), serta pengadaan barang dan jasa sebelum pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari mendatang.
Persiapan pelantikan juga menjadi perhatian serius. Taofik meminta agar rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta serah terima memori jabatan segera dimatangkan. “Koordinasi harus lebih intens. Jangan sampai ada yang terlewat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BPKAD H. Hasni memastikan kas daerah cukup untuk mempercepat pembayaran hujat tahun 2024. Sebagian besar hutang tersebut sudah dibayarkan, dan ia meminta OPD segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Meski keuangan daerah dalam kondisi aman, efisiensi tetap menjadi prioritas. Pemda memangkas biaya perjalanan dinas hingga 22%, kecuali untuk Inspektorat. Anggaran untuk acara seremonial dan pembelian kendaraan dinas juga dipangkas, kecuali untuk Bupati dan Wakil Bupati.
Hasni juga menyebut adanya refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Proyek pembangunan yang paling mendesak akan menggunakan dana hasil penghematan ini.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berusaha memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar tanpa mengabaikan kebutuhan darurat masyarakat.
Arul | PorosLombok
