(Lombok Timur, PorosLombok.com) – Keputusan mengejutkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur menegaskan bahwa RSUD dr. R. Soedjono Selong tidak akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lombok Timur 2024, meskipun rumah sakit ini dikenal dengan fasilitas dan pencapaiannya.
Calon kepala daerah diwajibkan menjalani pemeriksaan di RSUP NTB. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perangkat penting seperti MRI di RSUD dr. R. Soedjono, yang menjadi syarat pemeriksaan kesehatan. Keputusan ini memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat.
“Kami berharap seluruh calon bupati dan wakil bupati memeriksakan kesehatan di RSUP NTB. Sebelum pemeriksaan, calon diminta berpuasa selama sehari,” ujar Ketua KPU Lombok Timur, Ada Suci Makbullah, Kamis (29/08). Langkah ini diambil demi kelancaran dan standar pelaksanaan Pilkada.
Publik mempertanyakan mengapa RSUD dr. R. Soedjono belum mampu menyediakan fasilitas yang diperlukan. Apakah ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan fasilitas kesehatan di daerah?
Direktur Pelayanan RSUD dr. R. Soedjono, dr. Bardan Salim, menjelaskan bahwa rumah sakit belum memiliki beberapa perangkat yang diperlukan untuk pemeriksaan kepala daerah.
“Sesuai ketentuan KPU, pemeriksaan kesehatan harus mencakup MRI, yang belum tersedia di tempat kami. Oleh karena itu, semua calon di NTB harus menjalani pemeriksaan di RSUP NTB atau RSUD Kota Mataram yang memiliki fasilitas lengkap,” jelasnya.
Keputusan ini diharapkan dapat memastikan Pilkada Lombok Timur 2024 berjalan lancar dan adil, sekaligus memotivasi instansi kesehatan daerah untuk lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan.
Sebagai rumah sakit tipe B, harapan besar agar RSUD dr. R. Soedjono segera melengkapi fasilitasnya. Masyarakat berharap rumah sakit ini mampu menyediakan semua alat penunjang di masa mendatang, sehingga perannya tidak terlewatkan dalam momen penting seperti ini.
Dengan semakin dekatnya Pilkada Lombok Timur 2024, keputusan ini menambah dinamika politik yang sudah memanas. Apakah langkah ini akan mempengaruhi peta politik di Lombok Timur? Perkembangan selanjutnya akan menjadi pusat perhatian banyak pihak.
(Arul/PorosLombok)
