MATARAM | POROSLOMBOK – Rencana pemerintah menutup total siaran TV analog pada November 2022 mendatang, membuat kalangan praktisi TV lokal di NTB mulai mengatur siasat. Bahkan tanggung-tanggung mereka telah mendeklarasikan terbentuknya Forum TV Lokal NTB yang disingkat FTV NTB.”Forum ini lahir sebagai wujud solidaritas dan keinginan kuat para pengelola TV lokal di NTB ikut membangun NTB melalui penyiaran,” kata Yogi Wibisono, Direktur Utama Lombok TV.
Dijelaskan, FTV NTB telah dibentuk dan dideklarasikan oleh lima pimpinan dan perwakilan TV lokal di NTB yakni Lombok TV, Nusa TV, TV9, LPPL Selaparang TV dan Bima TV.”Forum ini sudah lama diwacanakan dan baru disepakati pembentukannya pada Sabtu, 27 November 2021 di Mataram,” jelasnya.
Terpilih sebagai Ketua FTV NTB yakni Yogi Wibisono ( Dirut Lombok TV), Wakil Ketua Lalu Saparudin Aldi (Direktur Penyiaran LPPL Selaparang TV), Sekretaris dijabat Khairudin M Ali dari Bima TV dan Bendahara dipegang Usman dari TV9.
Selain menyepakati Dewan Pengurus, FTV NTB juga membentuk Dewan Penasehat yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi penyiaran dan mantan regulator penyiaran di NTB.
” Salah satunya Sukri Aruman, mantan Ketua dan Komisioner KPID NTB dua periode,”sebut Yogi.
Lindungi TV Lokal untuk Desentralisasi Penyiaran
Sementara itu, Lalu Saparudin Aldi, Wakil Ketua FTV NTB menyebutkan lahirnya Forum para pengelola TV lokal semata-mata untuk menyatukan derap langkah dalam menghadapi berbagai persoalan genting dan mendesak yang dihadapi TV lokal di era konvergensi media dan akan diberlakukannya migrasi total TV analog ke TV digital pada November tahun depan.
“Persoalan migrasi ini salah satu agenda mendesak yang ingin kami diskusikan dengan Pemerintah. Sebab, selama ini kampanye masif yang dilakukan pemerintah tentang TV digital masih jauh dari harapan terutama bagi kami pengelola TV lokal baik TV swasta maupun TV Pemerintah Daerah,”sebutnya.
Pria yang akrab disapa Apeng ini menuturkan, hingga saat ini Pemerintah termasuk KPI dan KPID NTB masih sebatas mensosialisakan keunggulan TV digital yang disebut lebih baik dari TV analog, gambar dan suaranya jernih, keren dan modern.
“Bagi TV lokal, masalahnya justru ketidakjelasan sikap dan kebijakan regulator untuk memberikan perhatian khusus dan diskresi bagi keberlangsungan siaran TV lokal,”tegasnya.
Dari hasil diskusi FTV NTB dengan semua TV lokal di NTB rata-rata mengeluh dan belum siap beralih ke siaran digital karena sebagian besar baru memperpanjang izin siaran analog dengan jangka waktu operasi 10 tahun.
“Dengan migrasi ke digital ini seperti apa bentuk kompensasi yang diberikan Pemerintah. Padahal untuk sertifikasi perangkat siaran analog saja, rata-rata berinvestasi miliaran rupiah untuk bangun tower, perangkat siaran dan lain-lain. Ini persoalan krusial yang kami ingin duduk bareng dengan pemerintah pusat dan daerah agar semua mendapatkan solusi terbaik,”paparnya.
Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan dialog dan silaturahmi dengan pemangku kepentingan untuk menyikapi berbagai regulasi di bidang penyiaran yang berpotensi mengancam eksistensi TV lokal sebagai garda terdepan mengawal keberagaman dan kearifan lokal di NTB. “Kita ingin kebijakan migrasi digital ini membawa maslahat dan bukan mudharat bagi TV lokal “ujarnya.
