Mataram, PorosLombok.com – Setiap tahun, kampus-kampus di Mataram melahirkan ribuan sarjana baru. Namun selepas wisuda, sebagian besar dari mereka hanya menenteng map cokelat, menembus panas kota, mengetuk-ngetuk pintu perusahaan yang tak kunjung membuka lowongan.
Di kota yang tak memiliki industri besar ini, pekerjaan menjadi barang langka. Dari sekitar 459 ribu penduduk, hanya ada 3.000 perusahaan aktif—kebanyakan berskala kecil dan menengah—yang tak mampu menyerap ledakan angkatan kerja.
“Kita bukan daerah industri. Jadi tiap tahun angka kelulusan tinggi, tapi lapangan kerja turun,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, H. Rudi Suryaman, Rabu (9/4/2025). Hasilnya, angka pengangguran naik 0,5 persen sepanjang 2024.
Krisis ini kian dalam setelah Lebaran. Urbanisasi melonjak. Ribuan warga dari desa-desa sekitar menyerbu kota, berharap peruntungan. Namun Mataram tidak siap menampung mereka.
“Persentase lowongan kerja itu sekarang satu banding sepuluh,” ungkap Rudi. Satu kursi, sepuluh pelamar. Sisanya harus gigit jari.
Ketika kota tak lagi menjanjikan harapan, banyak yang menatap ke luar negeri. Jadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini dianggap satu-satunya jalan keluar dari sumpek ekonomi lokal.
Sejak Januari hingga Maret 2025, Disnakertrans mencatat 10–20 orang per hari mendaftarkan diri menjadi PMI. Malaysia jadi tujuan favorit, terutama sektor perkebunan.
“Kalau ke sana nggak butuh ijazah tinggi, yang penting tenaga dan fisik,” kata Rudi. Pilihan itu logis: kerja keras, tapi ada upah dan harapan.
Data tahun sebelumnya menguatkan tren ini. Pada 2023, ada sekitar 700 PMI asal Mataram. Setahun kemudian, melonjak mendekati 800 orang. Peningkatan yang mencolok, tapi mengkhawatirkan.
Dari satu sisi, mereka adalah pahlawan devisa. Tapi dari sisi lain, mereka juga adalah cermin gagalnya sistem ekonomi kota menghadirkan peluang bagi warganya sendiri.
Menanggapi krisis ini, Pemerintah Kota Mataram meluncurkan program Kota Seribu Wirausahawan. Pemerintah ingin membentuk ekosistem usaha kecil, memberi pelatihan, dan menyediakan alat kerja bagi calon pelaku usaha.
“Tahun ini target kami 136 wirausahawan baru. Kami latih, kami beri peralatan,” ujar Rudi. “Kami optimistis seribu wirausahawan bisa tercapai.”
Namun program ini belum cukup menyentuh akar persoalan. Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, mengingatkan, jika arus urbanisasi tak dibarengi keterampilan, yang datang hanya akan jadi beban kota.
“Yang datang harus punya skill dan niat kerja. Jangan sekadar datang tanpa arah,” ujarnya. “Itu hanya akan menambah daftar pengangguran.”
Ia juga mengkritik minimnya pengawasan terhadap mobilitas penduduk. Di sisi lain, tak adanya kawasan industri membuat warga berbondong-bondong mencari kerja di kota yang tak menyediakan pekerjaan.
“Sekarang lowongan minim. Pabrik nggak ada. Tapi masyarakat datang berduyun-duyun,” kata Malik. Ia menyebut kondisi ini sebagai bom waktu.
Menurutnya, satu-satunya jalan keluar adalah menciptakan lapangan kerja baru secara konkret dan terukur. Tak bisa hanya mengandalkan wacana dan pelatihan.
“PR kita ya itu: menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bukan cuma slogan,” tegasnya. “Kalau tidak, Mataram hanya akan jadi kota penganggur dan penyalur migran.” (arul/Poroslombok)
