PorosLombok.com – Gelombang penolakan terhadap kerja sama internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini pecah di tingkat lokal karena dinilai mengancam kedaulatan negara.
Solidaritas Perempuan (SP) Mataram secara resmi menyatakan sikap menolak keras perjanjian Board of Peace (BOP) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Minggu (8/3/2026).
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Mataram Ida Hidayati menegaskan bahwa skema BOP merupakan agenda geopolitik Donald Trump untuk ekspansi kekuasaan di Timur Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan tanpa memedulikan hak-hak bangsa Palestina yang selama ini menjadi fokus kepedulian masyarakat internasional, katanya.
Pihak SP Mataram menilai keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan tersebut sangat kontras dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
”Ini adalah bentuk lain dari penjajahan berkedok perdamaian yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Narasi perdamaian yang diusung dalam perjanjian internasional tersebut dianggap palsu karena mengabaikan realitas kolonialisme Israel yang masih berlangsung hingga saat ini.
Ida menyebutkan bahwa Indonesia seharusnya tidak memberikan legitimasi politik bagi skema yang mengaburkan realitas perampasan hak asasi manusia tersebut, katanya.
Isu militerisasi wilayah konflik akibat agenda ini juga disorot tajam karena memicu kerusakan lingkungan hidup serta peningkatan emisi karbon secara global.
”Perempuan selalu menjadi pihak paling terdampak saat krisis terjadi akibat kerusakan ekologi dan konflik bersenjata,” jelasnya.
Selain masalah politik, organisasi ini membidik perjanjian dagang ART yang mewajibkan Indonesia memenuhi 214 ketentuan sementara Amerika Serikat hanya menjalankan 9 aturan.
Ida menilai ketidaksertaraan regulasi tersebut merupakan bom waktu bagi stabilitas ekonomi nasional yang dapat menghancurkan struktur pasar domestik, katanya.
Liberalisasi perdagangan ini diprediksi akan membuat pasar dalam negeri kebanjiran barang impor murah dari Negeri Paman Sam secara masif dalam waktu singkat.
”Petani, nelayan, dan pelaku UMKM kita di desa-desa akan terhimpit oleh persaingan yang tidak sehat ini,” ujarnya.
Produk lokal dianggap akan kalah saing secara harga sehingga memaksa banyak usaha kecil milik masyarakat menengah ke bawah segera gulung tikar.
Ia menambahkan bahwa ekspansi industri skala besar berpotensi memicu alih fungsi lahan dan konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir korporasi, katanya.
”Jika kondisi ini dibiarkan maka akan memicu panic buying dan perebutan kebutuhan pokok di tengah masyarakat,” pungkasnya.*
