Nasional, PorosLombok.com –Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa berkelit lagi. Regulasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengamanan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat tahun 2025 telah resmi terbit. Hal ini menjamin ketersediaan anggaran untuk penggajian honorer yang diangkat menjadi PPPK.
Sebelumnya, banyak Pemda yang mengeluhkan kesulitan anggaran untuk menggaji PPPK. Keluhan ini menjadi salah satu alasan lambatnya proses pengangkatan honorer menjadi PPPK. Dengan terbitnya regulasi ini, diharapkan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK di tahun 2025 dapat berjalan lebih lancar.
Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh pengangkatan honorer menjadi PPPK. Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana untuk gaji dan tunjangan PPPK melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU).
Meskipun detail mengenai besaran alokasi dana belum dipublikasikan secara rinci, keberadaan regulasi ini memberikan kepastian dan jaminan bagi para honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) diharapkan segera menindaklanjuti regulasi ini dengan menyusun petunjuk teknis pengangkatan PPPK tahun 2025.
Dengan adanya kepastian anggaran, diharapkan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengangkatan honorer menjadi PPPK juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para honorer yang selama ini mengabdi kepada negara.
#PorosLombok
Regulasi Sri Mulyani Terbit, Amankan Gaji Honorer yang Diangkat PPPK Tahun 2025
Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa berkelit lagi. Regulasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengamanan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat tahun 2025 telah resmi terbit. Hal ini menjamin ketersediaan anggaran untuk penggajian honorer yang diangkat menjadi PPPK.
Sebelumnya, banyak Pemda yang mengeluhkan kesulitan anggaran untuk menggaji PPPK. Keluhan ini menjadi salah satu alasan lambatnya proses pengangkatan honorer menjadi PPPK. Dengan terbitnya regulasi ini, diharapkan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK di tahun 2025 dapat berjalan lebih lancar.
Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh pengangkatan honorer menjadi PPPK. Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana untuk gaji dan tunjangan PPPK melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU).
Meskipun detail mengenai besaran alokasi dana belum dipublikasikan secara rinci, keberadaan regulasi ini memberikan kepastian dan jaminan bagi para honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) diharapkan segera menindaklanjuti regulasi ini dengan menyusun petunjuk teknis pengangkatan PPPK tahun 2025.
Dengan adanya kepastian anggaran, diharapkan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengangkatan honorer menjadi PPPK juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para honorer yang selama ini mengabdi kepada negara.
Redaksi | PorosLombok
