(PorosLombok.com) – Ribuan PPPK paruh waktu lingkup Dikbud Lombok Timur yang sempat berjoget riang merayakan SK kini menelan pil pahit. Kepastian upah mereka menemui jalan buntu meski Surat Edaran Bupati telah terbit.

​Pemerintah daerah mengarahkan sumber honorer melalui Dana BOS yang memicu polemik pelik di lapangan. Aturan pusat secara tegas melarang penggunaan dana tersebut untuk menggaji guru dengan status sertifikasi pendidik.

​Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang SG, menilai instruksi Bupati tersebut mengacaukan administrasi. Regulasi daerah ini tidak memiliki petunjuk teknis yang sinkron dengan aturan kementerian pusat.

​”Masalahnya, bagi guru yang sudah sertifikasi tidak boleh menerima gaji dari dana BOS karena sudah ada aturan tersendiri,” ujar Bambang SG saat dikonfirmasi awak media.baru baru ini.

​Bambang menegaskan bahwa sistem menghentikan pembayaran secara otomatis begitu seorang tenaga pendidik lulus sertifikasi. Sayangnya, pemerintah daerah belum menyiapkan skema pengganti melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

​”Sampai sekarang belum ada kejelasan, apakah gaji kami diambil dari APBD atau bagaimana?” jelasnya.

​Verifikasi Data dan Dasar Hukum Kontrak

​Kendala regulasi ini membuat lebih dari 4.000 guru yang beralih status gagal menerima hak keuangan. Pemerintah hingga saat ini masih menahan kontrak perjanjian kerja bermaterai sebagai landasan hukum penggajian.

​”Rata-rata sekolah belum berani membayar karena kontrak perjanjian kerja yang ditandatangani itu belum terbit,” katanya.

​Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathon, menyebut pihaknya tengah menggodok pemilahan sumber dana. Timnya sedang menyisir kategori guru yang layak menerima bayaran dari APBD maupun BOS.

​”Masih kita bahas, masih pemilahan yang dibayarkan dari APBD dan BOS ini,” jelasnya.

​Situasi tersebut memaksa para pendidik bersabar menghadapi desakan kebutuhan ekonomi yang menghimpit. Mereka menuntut pemerintah segera merampungkan kontrak kerja resmi agar payung hukum penggajian menjadi kuat.

​Para guru kini menanti hasil koordinasi final antara Dinas Dikbud dan badan keuangan daerah. Kejelasan regulasi menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran negara tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. *