PorosLombok.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan penyegaran birokrasi dengan menunjuk Inspektur Inspektorat Budi Herman sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah menggantikan Lalu Moh Faozal, Kamis (5/3/2026).
Keputusan mendadak ini mengakhiri masa tugas panjang Faozal di kursi pimpinan birokrasi setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai penjabat hingga pelaksana harian dalam beberapa kali masa perpanjangan jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno membenarkan bahwa proses pergantian pucuk pimpinan administrasi tersebut sudah dilakukan secara resmi sesuai prosedur pemerintahan daerah.
”Benar sudah dilakukan pergantian, dan diangkat Pak Budi Herman yang saat ini Inspektur Inspektorat Provinsi NTB sebagai pengganti,” katanya.
Sosok yang akrab disapa Yiyit ini menjelaskan bahwa penugasan baru tersebut telah berjalan efektif sejak akhir Februari lalu guna menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di kantor gubernur.
Budi Herman tercatat sudah aktif menjalankan peran barunya selama lima hari terakhir untuk mengoordinasikan seluruh kebijakan lintas sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
”Mulai aktif per akhir Februari kemarin,” ujarnya.
Pasca pergeseran ini, Lalu Moh Faozal dipastikan kembali fokus menduduki posisi definitifnya sebagai Asisten II Setda NTB guna mengawal bidang perekonomian dan pembangunan daerah.
Dinamika internal juga terjadi pada pos jabatan lain, di mana peran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-Perkim yang semula diemban Budi Herman kini diserahkan kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
“Langkah ini diambil untuk memastikan konsentrasi Plh Sekda tetap terjaga dalam mengawal agenda strategis daerah di tingkat provinsi,” jelasnya.
Saat ini publik masih menanti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan Sekda definitif yang sedang diproses oleh Tim Penilai Akhir di tingkat pemerintah pusat.
Terdapat tiga kandidat kuat yang dokumennya telah berada di Sekretariat Kabinet, yakni Abul Chair, Ahsanul Khalik, dan Ahmad Saufi, untuk dipilih salah satu sebagai pejabat tetap.
”Kontak person kami di Seskab menyampaikan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.*
