PorosLombok.com – Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur Haerul Ikhsan mengungkapkan kondisi memprihatinkan akibat keterlambatan pencairan dana desa yang sudah berjalan hampir setengah tahun. Keluhan ini mencuat pada Kamis (26/3/2026).

​Pihaknya kini hanya bisa pasrah menunggu kepastian dari dinas terkait mengenai jadwal penyaluran anggaran yang tak kunjung tiba. Ketidakpastian ini menghambat seluruh gerak administrasi serta pelaksanaan program kerja di tingkat desa.

​”PMD menjanjikan kita selesai Lebaran, makanya belum bisa kita perjelas lagi terkait input APBDes tersebut,” katanya.

​Haerul Ikhsan memaparkan fakta mengejutkan mengenai pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara besar-besaran tahun ini. Akibatnya, pemerintah desa terpaksa menghapus hampir seluruh agenda pengerjaan infrastruktur.

​Penurunan nilai bantuan keuangan tersebut diklaim mencapai angka yang sangat fantastis sehingga membuat para kepala desa harus memutar otak. Program kerja terpaksa dialihkan hanya untuk sekadar urusan pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik.

​”Bukan pengurangan sedikit lagi, tetapi dipangkas total karena pengalihan ke KDMP, bisa hampir 70 hingga 80 persen nilai pengurangannya,” ujarnya.

​Ketua FKKD menyebut klasifikasi Desa Mandiri saat ini hanya mendapatkan jatah anggaran sekitar Rp373 juta yang dianggap sebagai angka tertinggi. Nilai tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang kian kompleks.

​Kondisi geografis dan minimnya Tanah Bengkok di wilayah setempat membuat desa sulit menciptakan inovasi melalui Pendapatan Asli Desa (PAD). Ketergantungan penuh terhadap dana transfer pusat menjadi satu-satunya nafas kehidupan bagi stabilitas desa.

​”Kita disuruh berinovasi tapi PAD kita tidak ada yang besar, kita sangat bergantung kepada Dana Desa untuk membangun apa pun,” jelasnya.

​Masalah kian pelik karena desa kini sudah tidak bisa lagi mendanai proyek yang sifatnya strategis maupun berskala besar. Padahal, ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan fasilitas umum di tingkat akar rumput tetap sangat tinggi setiap tahunnya.

​Haerul Ikhsan menilai kebijakan pusat seolah menutup mata terhadap realitas sulitnya desa mencari sumber pendanaan mandiri. Tanpa sokongan dana desa yang utuh, cita-cita kemandirian ekonomi desa dianggap hanya akan menjadi angan-angan belaka.

​”Jelas, yang sifatnya strategis tidak bisa dibangun karena banyak terpangkas akibat pengalihan anggaran ke KDMP itu,” pungkasnya.*