NTB Luncurkan Desa Berdaya Tekan Kemiskinan dan Pacu Kemandirian Ekonomi

Pemprov NTB resmi meluncurkan program Desa Berdaya dengan intervensi anggaran bagi 257 desa di tahun 2026, berfokus pada ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup.

PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan program strategis bertajuk Desa Berdaya sebagai pilar utama mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di level desa.

​Inisiatif besar ini bertumpu pada penguatan tiga sektor krusial yakni ketahanan pangan, pariwisata, serta kelestarian lingkungan hidup. Peluncuran resmi berlangsung dalam diskusi NTB Bicara pada Senin (27/4/2026).

​“Program ini memiliki dua skema intervensi terukur melalui bantuan keuangan khusus maupun penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si.

​Lalu Hamdi menjelaskan skema tematik akan menyasar 1.166 desa dan kelurahan secara bertahap di seluruh wilayah. Sebanyak 257 desa terpilih bakal menerima bantuan modal untuk mengelola potensi lokal mereka pada tahun ini.

​“Pemerintah provinsi menyediakan 100 menu program yang memberikan fleksibilitas bagi desa untuk memilih kegiatan sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

​Skema kedua yakni transformatif lebih fokus menyasar 106 desa berkategori miskin ekstrem. Tahap awal intervensi akan menyentuh 40 desa dengan target sasaran mencapai 7.250 Kepala Keluarga agar keluar dari zona merah ekonomi.

​“Kami memberikan pendampingan intensif selama dua tahun serta memfasilitasi layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi keluarga terdampak,” katanya.

​Tim Ahli Gubernur NTB Fahrurrozi menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada sinergi lintas sektor. Pelibatan pemerintah kabupaten, akademisi, hingga pihak swasta mutlak diperlukan demi keberlanjutan bantuan.

​“Kolaborasi kuat memastikan setiap anggaran tepat sasaran dan mampu menciptakan mata pencaharian produktif bagi masyarakat bawah,” jelasnya.

​Kepala Desa Perampuan H. Zubaidi menyambut positif inisiatif ini namun mengingatkan pentingnya sinkronisasi data kemiskinan. Ia berharap regulasi teknis segera diperjelas agar sarana prasarana lingkungan di desa penyangga makin mumpuni.

​“Pemerintah desa membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga miskin,” ujarnya.

​Program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk penyediaan bahan baku pangan. Harapannya, NTB segera mencapai target wilayah mandiri dan masyarakat yang jauh lebih sejahtera*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Bank NTb

TERBARU