Gubernur NTB Perintahkan Melacak Warga Mataram yang Terjebak di Myanmar

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan Disnakertrans dan KBRI Yangon melacak serta memastikan keselamatan warga Mataram yang terdeteksi berada di Myawaddy, Myanmar.

PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Muhamad Yanuar Fikri, warga Karang Kelok, Kota Mataram, yang terdeteksi berada di wilayah Myawaddy, Myanmar, Jumat (25/9/2026).

“Bapak Gubernur telah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk terus mencari informasi mengenai keberadaan dan kondisi warga NTB tersebut,” ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung menginstruksikan jajarannya bergerak cepat menelusuri kondisi korban di lapangan. Dinas terkait diminta menggalang komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon guna menjamin keselamatan serta menyiapkan skenario penjemputan.

“Koordinasi dengan KBRI Yangon terus dilakukan untuk memastikan keselamatannya dan mengetahui langkah yang paling tepat untuk proses pemulangan,” katanya.

Upaya pencarian titik terang tersebut akhirnya membuahkan hasil nyata setelah jalur komunikasi dengan warga asal Mataram itu berhasil terhubung. Pihak perwakilan diplomatik Indonesia tercatat sempat melakukan interaksi langsung menggunakan aplikasi pesan instan guna menggali informasi awal.

“KBRI Yangon berhasil berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan melalui WhatsApp pada 24 September 2026 sekitar pukul 11.34 waktu Myanmar,” ucap Ahsanul.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, Yanuar diketahui menginjakkan kaki di Myanmar pertengahan September lalu melalui pintu masuk udara utama. Saat ini posisinya berada di kawasan jaringan jalan lintas Myawaddy dekat perbatasan Thailand.

“Dari komunikasi tersebut diketahui Yanuar tiba di Myanmar sekitar 15 September 2026 melalui Bandara Yangon,” ungkapnya.

Area keberadaan Yanuar dikenal memiliki kompleksitas keamanan yang cukup tinggi menurut catatan travel advisory resmi internasional. Lokasi perbatasan tersebut kerap dikaitkan dengan aktivitas sarang penipuan digital hingga praktik perdagangan manusia.

“Pemprov NTB menegaskan bahwa keberadaan Yanuar di kawasan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai korban TPPO maupun tindak pidana tertentu,” paparnya.

Pihak Pemprov memilih bersikap berhati-hati dan mendasarkan setiap tindakan pada hasil pendataan komprehensif di lapangan. Penelusuran mendalam terus difokuskan pada kebebasan bergerak, status pekerjaan, serta pihak penguasa lokal di area tempatnya berada.

“Verifikasi mengenai kondisi, pekerjaan, kebebasan bergerak, serta proses keberangkatannya masih diperlukan dan menjadi bagian dari koordinasi,” bebernya.

Menguatkan skema perlindungan diplomatik yang tengah berjalan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon bersama tim teknis memimpin langsung koordinasi operasional dari daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses evakuasi mengutamakan keselamatan jiwa.

“Fokus penanganan saat ini adalah memastikan keselamatan Yanuar dan memperoleh kepastian mengenai kondisi serta lokasinya,” kata Aidy Furqon.

Situasi keamanan yang fluktuatif di wilayah perbatasan membuat Pemprov NTB tidak mengambil keputusan gegabah seperti melakukan penjemputan mandiri. Setiap petunjuk rute perjalanan darat menuju pusat kota harus memperhitungkan faktor risiko serta aksesibilitas pos pemeriksaan.

“Pemerintah tidak mengambil langkah penjemputan secara sepihak tanpa arahan resmi mengenai mekanisme penjemputan yang paling aman,” ujarnya.

Prosedur evakuasi nantinya difokuskan pada upaya membawa Yanuar keluar dari zona rawan menuju area aman perwakilan diplomatik. Dari ibu kota Myanmar tersebut, proses administrasi kepulangan ke tanah air baru bisa difasilitasi secara bertahap.

“Kami terus mengupayakan pemindahan yang bersangkutan ke Yangon sebelum proses pemulangan ke Indonesia dilakukan,” tuturnya.

Bagi jajaran Pemprov, keselamatan warga di luar negeri merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan hingga tuntas. Semua tahapan penanganan disusun sistematis agar tidak menimbulkan kendala teknis di kawasan konflik tersebut.

“Prioritas saat ini bukan sekadar membawa Yanuar pulang, tetapi memastikan setiap langkah dilakukan dengan informasi yang terverifikasi,” pungkasnya.*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU