PorosLombok.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal memastikan proyek pembangunan tidak berhenti pada pekerjaan fisik semata, melainkan benar-benar membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan ekonomi saat menggelar kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa pada Kamis (1/10/2026).
“Pembangunan ini bisa terlaksana berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov NTB, dan Pemkab Sumbawa. Sinergi inilah yang membuat perbaikan infrastruktur di NTB bisa berjalan lebih cepat,” kata Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal.
Orang nomor satu di NTB tersebut meninjau pengerjaan pengaspalan jalan Sultan Kaharuddin di depan RSUD Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, sekaligus mengecek proyek ruas Batu Dulang–Tepal yang dibiayai Program Instruksi Presiden Jalan Daerah senilai Rp83,39 miliar dari APBN 2025–2026.
“Pembangunan di NTB harus berkeadilan. Lombok dan Sumbawa harus tumbuh bersama,” tegasnya.
Penanganan jalan berstatus kontrak tahun jamak ini dirancang untuk memperpendek jarak tempuh warga menuju fasilitas kesehatan, sekolah, hingga pusat perdagangan. Usai meninjau infrastruktur jalan, rombongan langsung bergerak menuju Desa Tepal di Kecamatan Batu Lanteh untuk menyerap aspirasi.
“Saya ke sini tidak ingin datang untuk lebih banyak bicara, saya datang ke sini ingin lebih banyak mendengar dari Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu impikan dan harapkan untuk kami lakukan di Pemprov, Insya Allah kita akan bahas dan pikirkan solusinya,” ujarnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki tersebut memilih bermalam di pemukiman warga serta menggelar dialog tatap muka di Masjid Nurul Iman. Pemerintah Provinsi NTB juga menyalurkan bantuan fii sabilillah Baznas sebesar Rp15 juta untuk masjid setempat dan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis lewat tim medis RSUD H. Manambai Abdulkadir.
“Masyarakat kita di pesisir melanggar atau belum punya izin itu bukan karena tidak mau, tetapi umumnya karena tidak tahu caranya atau tidak mampu membayar biayanya. Kalau kita saling tunggu, masalah ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, pemerintah hadir mendampingi secara langsung dan memberikan layanan perizinan secara gratis,” tegasnya.
Keesokan harinya pada Jumat (2/10/2026), Gubernur Iqbal melanjutkan agenda kerja menuju Pulau Bungin untuk menetapkan wilayah pesisir tersebut sebagai lokasi percontohan percepatan legalitas usaha sekaligus program penanganan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah memfasilitasi pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut termasuk penerbitan E-Pas Kecil tanpa biaya bagi masyarakat,” kata Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori.
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Balai Penataan Ruang Laut Makassar serta Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memastikan kemudahan izin pemanfaatan ruang laut berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan.
“Pengawasan terhadap pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah tambak udang dijalankan secara terpadu berdasarkan Pergub NTB Nomor 17 Tahun 2026 agar pencemaran laut tidak merusak keberlanjutan ekonomi warga,” jelasnya.
Penataan kawasan Pulau Bungin bakal disinergikan langsung dengan Program Desa Berdaya Transformatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Dukungan permodalan dan fasilitas teknis diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrem agar mereka mampu mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Langkah pendampingan langsung ini diambil untuk memangkas birokrasi yang selama ini menyulitkan nelayan dan pelaku usaha kecil di wilayah kepulauan.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar program penanganan kemiskinan di pesisir berjalan tepat sasaran,” katanya.
Rangkaian kunjungan kerja di Sumbawa ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meruntuhkan berbagai hambatan aksesibilitas maupun perizinan yang dihadapi masyarakat bawah.
“Pembangunan pada akhirnya bukan sekadar tentang apa yang dibangun pemerintah, tetapi tentang seberapa banyak hambatan yang berhasil dihilangkan dan seberapa besar kesempatan yang dibuka bagi masyarakat,” pungkasnya.*
