Lombok Timur, PorosLombok.com – Ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Lombok Timur, Rabu, (08/01). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan pembayaran tunjangan yang tertunda.
Yang unik, aksi tersebut diamankan oleh sesama anggota Satpol PP yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ratusan tenaga honorer ini mengaku telah mengabdi selama 7 hingga 17 tahun, tetapi belum juga diangkat menjadi ASN atau PPPK. Mereka juga meminta pembayaran gaji tertunda serta tunjangan Turjawali sebesar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.
“Sudah berapa tahun kami dijanjikan akan diprioritaskan, tapi nyatanya hanya janji kosong,” ujar Aswani, Koordinator aksi.
Aswani menyoroti proses seleksi PPPK tahun 2024, di mana dari kuota 70 orang, hanya 15 tenaga honorer Satpol PP yang lulus. Sementara itu, 9 orang lainnya berasal dari luar institusi Satpol PP.
“Ini yang jadi pertanyaan besar kami. Dari mana orang luar itu mendapatkan rekomendasi sehingga bisa lolos seleksi?” katanya.
Dia menduga adanya praktik yang tidak transparan dalam seleksi tersebut. Sehingga pihaknya meminta pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur untuk memberikan penjelasan.
“Jika tidak, kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, isu kesejahteraan menjadi salah satu tuntutan utama. Dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 750 orang, para peserta aksi merasa diabaikan oleh pemerintah daerah.
“Kami hanya ingin keadilan,” tutup Aswani **
