(PorosLombok.com)– Kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi memicu keluhan masyarakat di berbagai wilayah. Pasokan yang tersendat membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTB Hj. Lale Yaquttunafis, yang akrab disapa Ummi Yaqut sekaligus cucu Pahlawan Nasional, menegaskan pihaknya bersama anggota dewan lain telah menyuarakan persoalan ini.
Ia meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah cepat agar masalah tidak berlarut.
Menurut Ummi Yaqut, Dinas Perdagangan harus menjadi ujung tombak dalam penanganan distribusi. Ia menilai solusi nyata dibutuhkan agar masyarakat kembali mudah memperoleh gas bersubsidi.
“Gas melon sudah menjadi kebutuhan pokok. Jika pasokannya terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya, kepada PorosLombok. Senin (22/9).
Politisi Gerindra itu juga meluruskan isu yang mengaitkan kelangkaan gas dengan keberadaan MBG. Ia menyebut tudingan tersebut tidak masuk akal dan justru berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
“Tidak ada kaitan antara MBG dan suplai elpiji. Itu hanya opini liar yang memperkeruh suasana,” tegasnya.
Ia menambahkan, kelangkaan tabung 3 kilogram bukan persoalan baru. Aspirasi masyarakat mengenai ketersediaan dan harga gas melon sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.
Karena itu, Ummi Yaqut mendesak Pemprov NTB segera menambah pasokan agar keluhan warga tidak terus berulang. Fraksi Gerindra pun menyuarakan hal yang sama di DPRD.
“Banyak masukan dari masyarakat, mulai pedagang, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM. Semua berharap masalah ini segera teratasi,” katanya.
Legislator asal Lombok Timur itu mengingatkan, krisis energi rumah tangga semacam ini bisa berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Pedagang kecil yang menggantungkan usaha pada gas bersubsidi menjadi pihak paling rentan.
Ia menegaskan pemerintah harus memastikan distribusi berjalan lancar. Tanpa suplai yang stabil, harga di tingkat pengecer akan melonjak dan semakin membebani masyarakat.
“LPG itu urat nadi dapur. Jangan sampai warga dipaksa mencari alternatif yang lebih mahal hanya karena distribusi tidak terjaga,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
