Lombok Timur, PorosLombok.com – Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik calo yang semakin merajalela dalam proyek pembangunan di daerah.
Menurutnya, dominasi calo dalam pengaturan anggaran dan pengadaan proyek telah menghambat tujuan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di banyak daerah, pemerintah daerah lebih memilih bertemu dengan calo untuk menyelesaikan urusan proyek, ketimbang merancang perencanaan yang matang dan berbasis pada kebutuhan rakyat.
“Ini adalah masalah serius yang mencederai esensi pembangunan itu sendiri,” tegas Fahri Hamzah dalam kunjungannya ke Lombok Timur, seperti yang dilaporkan oleh kanal YouTube Kurnia FM.
Menurut mantan anggotoa DPR RI ini, praktik calo ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengorbankan kualitas pembangunan.
“Proyek yang tidak dilandasi perencanaan yang jelas hanya akan menghabiskan anggaran tanpa memberi dampak positif bagi masyarakat,” lanjutnya, menekankan bahwa proyek-proyek semacam ini sering kali gagal mencapai tujuan sesungguhnya.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengecam para calo yang terus mencari keuntungan pribadi di tengah proses pengadaan proyek. Mereka tidak segan-segan memanfaatkan celah-celah ketidakjelasan dan kelalaian dalam perencanaan untuk mengendalikan proyek demi keuntungan segelintir pihak.
“Proyek pembangunan harus disusun dengan perencanaan yang transparan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Jangan biarkan calo mengatur jalannya pembangunan hanya untuk kepentingan pribadi. Semua proyek harus didorong oleh tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat,” ujar Fahri dengan tegas.
Pernyataan ini menjadi seruan keras kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan.
Perencanaan yang matang, berbasis kebutuhan masyarakat, serta penerapan integritas yang tinggi dalam setiap tahap pengadaan proyek harus menjadi prioritas. Jangan biarkan praktik calo menghalangi upaya untuk menciptakan pembangunan yang sesungguhnya.
“Pembangunan yang baik dan transparan hanya akan tercapai jika kita menyingkirkan praktik-praktik buruk ini. Keberlanjutan pembangunan untuk rakyat harus menjadi fokus utama, bukan keuntungan pribadi yang merugikan negara.”pungkasnya.
Arul | PorosLombok
