PorosLombok.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan klarifikasi tegas terkait isu liar pengalihan pengelolaan Islamic Center (IC) kepada pihak swasta yang sempat memicu keresahan publik.

​Pihaknya menjelaskan bahwa kebijakan terbaru hanya memindahkan koordinasi administratif dari Dinas Pariwisata kembali ke bawah kendali Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

​”Enggak swasta. Hanya dipindahkan dari bawah Pariwisata, sekarang dikembalikan ke Kesra,” ujarnya. Sabtu (7/3/2026).

​Mantan Dubes tersebut memastikan bahwa struktur kepengurusan masjid atau Takmir telah resmi dikukuhkan untuk menjamin keberlanjutan fungsi tempat ibadah.

​”Tetap ada Takmirnya dan sudah dikukuhkan kepengurusannya,” katanya.

​Gubernur juga menjamin stabilitas hak finansial bagi seluruh staf, termasuk tenaga PPPK yang selama ini mengabdi di lingkungan pusat keagamaan tersebut.

​”Semua tetap akan dapat gaji, termasuk P3K yang ada di situ tetap berjalan,” jelasnya.

​Kepala daerah menegaskan bahwa operasional IC kini berada di bawah mandat Dewan Pengurus yang berfungsi sebagai Takmir Masjid secara murni.

​”Dewan Pengurus Islamic Center itu Takmir Masjid, jadi tidak ada swasta,” katanya.

​Struktur kepengurusan tersebut dipastikan inklusif dengan melibatkan para Tuan Guru serta perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang organisasi.

​”Ndak mungkin swastanisasi masjid itu, enggak mungkin. Begitulah makanya banyak kesalahan informasi,” tegasnya.

​Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) turut digandeng untuk mengelola aspek peribadatan secara profesional karena lokasi tersebut merupakan pusat pelayanan dasar.

​”Di Takmir Masjid IC itu, kepengurusan bidang ibadah langsung ditangani oleh LPTQ,” pungkasnya.*