Mataram, Poros Lombok – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal resmi mengukuhkan 392 pejabat administrator serta pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat sore. Prosesi sakral pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur, mulai pukul 16.30 Wita. Jumat (20/02).

​”Alhamdulillah kita sudah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 390 pejabat eselon III dan eselon IV hari ini,” ujarnya.

​Langkah strategis ini mencakup pengisian posisi bagi 147 orang eselon III serta 245 personel eselon IV guna memperkuat birokrasi daerah. Sejumlah pimpinan tinggi pratama turut hadir menyaksikan rekan sejawatnya menduduki kursi baru dalam struktur pemerintahan yang lebih ramping.

​Iqbal menyebut pengisian jabatan ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah mampu bekerja secara maksimal pasca perampingan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut nyata dari penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru di wilayah Nusa Tenggara Barat.

​”Harapan kita mulai Senin ini seluruh organisasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bisa berjalan dengan kecepatan penuh,” katanya.

​Optimalisasi pelayanan publik menjadi target utama mengingat selama ini operasional teknis sempat terkendala akibat banyaknya kekosongan posisi pada level menengah. Fokus pemerintah kini tertuju pada akselerasi program kerja yang sempat tertunda akibat masa transisi birokrasi beberapa bulan terakhir.

​Langkah Strategis Penguatan Struktur Birokrasi

​”Kemarin kita masih agak pincang karena pejabat di lapangan sebagian besar belum terisi, namun sekarang sudah tuntas,” ungkapnya.

​Mantan Dubes Turki tersebut menjelaskan bahwa tim penilai membutuhkan ketelitian ekstra tinggi selama proses penyiapan yang cukup panjang sejak Januari lalu. Hal ini berkaitan dengan sinkronisasi antara kualifikasi personel dan kebutuhan jabatan pada nomenklatur dinas yang baru saja menyatu.

​”Jumlahnya sangat banyak sehingga membutuhkan beragam penyesuaian yang harus kami lakukan secara mendalam,” tuturnya.

​Restrukturisasi ini berdampak pada beberapa pegawai yang tidak lagi menduduki kursi struktural karena adanya perampingan jumlah unit kerja. Kendati demikian, pimpinan daerah menjamin karier para aparatur sipil negara tersebut tetap terjaga melalui jalur profesi fungsional lainnya.

​”Nanti mereka tetap akan kami dorong untuk menempati jabatan fungsional,” tandasnya.

​Mutasi besar-besaran ini menyegarkan iklim kerja di setiap instansi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Semangat pembaruan birokrasi menjadi fondasi utama dalam mengejar target pembangunan daerah yang pimpinan canangkan dalam sisa masa jabatan.

​Iqbal meyakini bahwa penempatan pejabat yang tepat pada posisi strategis akan berdampak langsung pada kualitas serapan anggaran daerah tahun ini. Beliau menekankan integritas serta kompetensi sebagai parameter utama kepada seluruh aparatur yang baru saja menerima amanah di pundaknya.

(Poros Lombok)