Mataram, PorosLombok.com –Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 di Kantor BPK Perwakilan Bali, Kamis (12/2). Agenda ini bertujuan memantapkan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Langkah ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menjalankan tata kelola keuangan yang bersih. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi sinyal keseriusan dalam menghadapi audit negara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menginstruksikan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Ia menekankan agar APBD selaras dengan Program Strategis Nasional untuk efisiensi fiskal.
”Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ribka juga mendesak kepala daerah meningkatkan kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Hal ini penting untuk menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal di sektor jasa.
”Pemerintah daerah diminta mendukung Program Strategis Nasional serta menjaga iklim investasi di sektor jasa,” jelasnya.
Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyatakan pemeriksaan mengacu pada standar ketat guna menjamin akurasi laporan. Fokus utama audit kali ini menyasar pada digitalisasi manajemen aset guna meminimalkan risiko kerugian finansial.
”Manajemen aset daerah memerlukan digitalisasi inventarisasi serta pengamanan fisik yang memadai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” terangnya.
Menanggapi itu, Lalu Muhamad Iqbal memastikan Pemprov NTB telah menempuh berbagai efisiensi sistemik agar tetap pada jalur yang benar. Pihaknya melakukan pengecekan mendalam terhadap setiap poin evaluasi dari tim auditor.
”Insya Allah kita sudah on track, tadi kita bikin checklist juga satu per satu,” tuturnya.
Terakhir, Iqbal berencana memperkuat struktur kelembagaan pengelola aset yang selama ini di bawah kendali BPKAD. Penguatan fungsi ini krusial untuk mengoptimalkan potensi aset daerah yang bernilai triliunan rupiah.
”Kelembagaannya perlu diperkuat untuk mengurus aset yang sekian triliun,” pungkasnya.
(PorosLombok.com)
