(Lombok Timur, PorosLombok.com) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (Timdes).
Pembentukan ini dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) untuk mengantisipasi potensi gesekan selama Pilkada, dengan tujuan menciptakan suasana kondusif dan aman bagi masyarakat.
Kepala Kesbangpoldagri Lombok Timur, Mustafa, menjelaskan bahwa Timdes melibatkan berbagai elemen penting, termasuk Kepala Daerah, Kapolres, Dandim, Kejari, serta perwakilan masyarakat.”Langkah preventif ini bertujuan untuk memastikan Pilkada Lotim 2024, yang dijadwalkan pada 27 November, berlangsung aman dan damai,” ujar Mustafa dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin (09/08).
Timdes bertanggung jawab menjalin komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta berinteraksi dengan calon kepala daerah.
Arahan Bupati turut menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan LSM, mahasiswa, dan tokoh agama.”Kolaborasi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” tambah Mustafa.
Mustafa juga menekankan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kedewasaan politik masyarakat, terutama dalam menangkal berita bohong, politik identitas, dan politisasi agama.”Lombok Timur memiliki organisasi besar seperti NW, NWDI, NU, Muhammadiyah, Assunnah, dan lainnya. Edukasi masyarakat penting agar momen politik ini tidak memecah belah persatuan,” jelasnya.
Mustafa berharap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan membangun koordinasi dengan semua elemen, agar Pilkada berlangsung damai dengan saling menghormati perbedaan pilihan.”FKUB diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antarumat dan turut serta menciptakan suasana harmonis,” lanjutnya.
Antisipasi terhadap faktor alam juga mendapat perhatian. Mustafa menyebut Kecamatan Sembalun sebagai wilayah rawan banjir yang masuk dalam “zona merah”.”Banjir di Sungai Kokok Putih bisa mengganggu akses ke tempat pemungutan suara. Kami sedang mempersiapkan solusi untuk mengatasi hal ini,” ungkapnya.
Langkah antisipatif ini juga melibatkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana. Ini penting agar pemerintah dapat merespons cepat jika terjadi bencana alam yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.”Kami ingin memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan bencana alam,” tambah Mustafa.
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, diharapkan Pilkada Lombok Timur 2024 dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Pemerintah daerah optimistis upaya ini akan mendukung terciptanya Pilkada yang aman, adil, dan damai, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat untuk membangun Lombok Timur yang lebih baik.
(Arul/PorosLombok)
