(PorosLombok.com) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluruskan informasi lonjakan harga cabai rawit merah di Pulau Lombok. Langkah ini merespons keresahan masyarakat luas terkait kabar kenaikan harga yang tidak akurat pada hari Minggu (22/2).
Pemprov NTB mengambil tindakan cepat setelah muncul berbagai pemberitaan media massa. Berita tersebut menyebutkan harga bumbu dapur pedas ini menembus angka Rp 200 ribu per kilogram. Kabar ini sempat memicu kekhawatiran di sejumlah pasar tradisional.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr.Ahsanul Khalik, memberikan penjelasan. Ia menyebut kenaikan harga memang terjadi. Namun, sifatnya sangat fluktuatif serta tidak merata pada seluruh pusat perbelanjaan daerah.
”Penelusuran tim kami membuktikan harga cabai rawit merah tidak menyentuh angka Rp 200 ribu di pasar-pasar besar Lombok,” tegas Ahsanul Khalik selaku Juru Bicara Pemprov NTB.
Aka memerinci pergerakan nilai jual di Pasar Mandalika Bertais yang sempat menyentuh Rp 170 ribu. Harga kemudian terpantau melandai ke posisi Rp 120 ribu per kilogram. Petugas lapangan melakukan pendataan ini secara berkala dan akurat.
Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) memperkuat fakta tersebut. Transaksi di Pasar Masbagik, Pasar Paok Motong, hingga Pasar Renteng Praya masih stabil. Harganya berkisar antara Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram.
Verifikasi Lapangan dan Strategi Intervensi Pasar
Pihaknya menyebut temuan harga tertinggi justru berasal dari pedagang keliling di perumahan. Mereka menjual bungkusan kecil seberat seperempat kilogram seharga Rp 50 ribu. Jika masyarakat mengalkulasi secara akumulatif, maka harganya memang terasa sangat tinggi.
”Kami meluruskan informasi ini secara detail agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi riil perdagangan di pasar,” jelasnya.
Tingginya permintaan pasar menjelang bulan suci Ramadhan memicu fenomena merangkaknya nilai jual. Faktor cuaca ekstrem juga memengaruhi produktivitas panen petani lokal. Hal ini menciptakan dinamika teknis pada jalur distribusi barang ke konsumen.
Pemrov NTB turut mengimbau para pengepul maupun distributor besar agar tidak mengambil keuntungan tidak wajar. Mereka harus menjaga kondusifitas ekonomi daerah tetap stabil. Pemerintah meminta semua pihak bekerja sama di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.
”Pemerintah mengajak semua pihak menjaga stabilitas harga pangan agar umat muslim bisa beribadah dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.
DInas terkait, kini menyiapkan skema intervensi pasar murah sebagai langkah konkret. Pemerintah juga memperkuat rantai pasok dari produsen ke konsumen. Upaya ini bertujuan menjamin keterjangkauan stok bagi seluruh warga di wilayah Nusa Tenggara Barat. *
