PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD guna membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi pada Senin (9/3/2026).
Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan memperkuat hilirisasi sektor peternakan sekaligus menjamin kemandirian pangan daerah melalui skema produksi yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil,” ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal.
Miq Iqbal menilai selama ini peternak rakyat sulit berkembang karena dominasi pelaku usaha besar pada sektor penyediaan bibit ayam dan pakan di pasar domestik.
“Langkah ini sangat penting untuk memberdayakan peternak lokal agar mereka tidak sekadar bertahan hidup dalam pola kemitraan yang kaku,” katanya.
Pemerintah daerah berharap kehadiran industri terintegrasi ini mampu menciptakan struktur usaha yang sehat serta memberikan ruang gerak lebih luas bagi pengusaha mandiri.
“Saat ini pasokan telur dan daging ayam di wilayah kita masih mengalami defisit sehingga ketergantungan pada luar daerah masih tinggi,” ujarnya.
Meningkatnya permintaan produk peternakan juga dipicu oleh implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang kini sasarannya terus meluas di seluruh kabupaten/kota.
“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan yang membutuhkan pasokan pangan stabil,” jelasnya.
Pembangunan fasilitas ini menjadi kunci utama untuk memastikan ketahanan stok pangan hewani sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek segera berjalan,” tegasnya.
Pemprov NTB menjanjikan dukungan penuh mulai dari perbaikan konektivitas logistik, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga penguatan regulasi ekosistem usaha ternak.
“MoU ini merupakan tindak lanjut nyata dari proses groundbreaking mega proyek hilirisasi senilai Rp1,2 triliun di Sumbawa,” jelasnya.
Proyek besar di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir tersebut akan mencakup seluruh rantai nilai mulai dari penyediaan bibit unggul hingga pengolahan distribusi.
Hilirisasi Perunggasan Demi Kedaulatan Pangan Lokal
“ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik dan distribusi yang sangat luas,” ujar Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo.
Holding BUMN pangan ini mengoperasikan 74 cabang distribusi serta ribuan fasilitas penyimpanan dingin dan kering yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami akan membangun ekosistem di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi mulai dari hulu hingga ke hilir,” katanya.
Pada tahap awal, perusahaan akan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan berkualitas, hingga dukungan obat dan vaksin.
“Peternak rakyat akan kami dorong berkembang melalui skema contract farming dan perjanjian offtake untuk kepastian pasar hasil produksi,” jelasnya.
Sistem ini memastikan setiap hasil panen peternak memiliki pembeli siaga sehingga risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar dapat diminimalisir secara efektif.
“Peserta program juga akan mendapatkan pelatihan teknis serta akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR,” katanya.
Pihak BUMN juga menyiapkan fasilitas rumah potong unggas modern dan pengemasan produk karkas untuk dipasarkan melalui jaringan retail nasional secara masif.
“Proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda.
Agung menegaskan bahwa fokus utama pembangunan bukan sekadar fisik pabrik, melainkan terciptanya sistem yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama produksi.
“Yang kita bangun bukan sekadar fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.
Provinsi NTB terpilih menjadi salah satu klaster utama nasional karena memiliki potensi lahan yang luas serta dukungan birokrasi yang sangat progresif.
“Tim teknis akan segera melakukan survei lapangan kembali di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan kesiapan operasional dan kelayakan lokasi,” jelasnya.
Tahapan verifikasi lapangan ini sangat krusial agar pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi warga sekitar lokasi.
“Kolaborasi pusat, daerah, dan BUMN ini akan menjadi motor baru penggerak ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari wilayah timur,” pungkasnya.*
