PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjamin seluruh tenaga pendidik segera menerima Tunjangan Profesi Guru dan THR secara utuh. Kepastian ini menjawab keresahan terkait keterlambatan pencairan dana yang menjadi perhatian publik.
Pihak eksekutif kini mempercepat mekanisme pergeseran anggaran agar sesuai dengan regulasi keuangan daerah. Langkah ini menjadi syarat mutlak karena dana pusat masuk ke kas daerah setelah pemprov menetapkan APBD murni.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa kendala ini murni persoalan prosedur administrasi yang wajib ditaati dan bukan merupakan unsur kesengajaan dari pihak pemerintah daerah.
”Kami memahami kegelisahan para guru, namun perlu meluruskan bahwa situasi ini bukan kelalaian pemerintah,” katanya.Senin, (23/02).
Pihaknya mencatat perbedaan waktu pengiriman dana antara jajaran kabupaten dengan provinsi yang memicu selisih jadwal. Alokasi guru kabupaten sudah tersedia sebelum ketok palu anggaran, sehingga mereka bisa mendistribusikan dana lebih cepat.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan sinkronisasi ulang dalam sistem informasi pembangunan daerah demi menjaga aspek legalitas. Pemerintah menghindari penggunaan dana secara ilegal yang berisiko memicu temuan bagi aparat penegak hukum.
”Proses pergeseran ini sedang berjalan dan memerlukan input data kolektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah secara bersamaan,” jelasnya.
Tim teknis terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi memangkas waktu birokrasi yang tersisa. Selain kendala sistem, pemerintah juga mengonsolidasikan kekurangan alokasi sebesar Rp1 miliar agar pembayaran tuntas kepada seluruh penerima.
Pihak eksekutif sangat menekankan pentingnya aspek kepatuhan prosedur dalam mengelola uang negara. Pemerintah mengambil langkah hati-hati agar para pelaksana tidak terjerat masalah administratif pasca menyalurkan dana kepada ribuan pendidik.
”Pemerintah hanya membutuhkan waktu tambahan untuk menuntaskan seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pemprov NTB secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh guru atas ketidaknyamanan tersebut. Pernyataan ini tertuju bagi pendidik mulai dari ujung barat Ampenan hingga pesisir Sape di timur.
”Kami memohon kesabaran para guru karena proses pencairan ini diupayakan mulai diajukan ke BKAD pada Kamis mendatang,” pungkasnya. *
Seharusnya tdk menunggui membuat ASN guru resah dan gelisah, ada bagian humas yg cerdas dan bijak yg di tugaskan dipercayai bisa menyampaikan beberapa penjelasan sekiranya tdk bisa direalisasikan tepat waktu…pemimpin yg bijak pasti mengerti dan paham psikoligis agar tdk meresahkan ASN Guru
Terlalu banyak alasan dan berbelit, tuntutan kewajiban kepada guru yang begitu banyak dan berbanding terbalik dengan pemberian hak yang banyak dipolitisir oleh pemangku kepentingan…
Kenapa baru disampaikan sekarang? Kenapa tidak dari awal setelah dana diterima. Selain itu, kenapa amprah sudah keluar tapi selisih waktu pencairan lama.
Terlalu banyak alasan yg tidak masuk akal, kenapa kabupaten kota yg lain cairnya SDH lama sekali, yg ini masih wacana saja. Kami butuh uang itu karena kami memiliki anak yg kuliah, sekolah dan keperluan lainnya