Lombok Timur, Poros Lombok – Kebijakan pusat memicu kekhawatiran karena stabilitas ekonomi desa terancam, sehingga warga jangan terlalu berharap THR lebaran atau paket bantuan sosial yang biasanya rutin dibagikan pemerintah desa setiap tahunnya.

​”Pemangkasan dana desa ini tentu akan berpengaruh terhadap program prioritas kita, termasuk bantuan sosial yang sangat krusial bagi warga,” ujar Ketua FKKD Lombok Timur, M. Khaerul Ihsan, Sabtu (14/2).

​Ihsan menjelaskan sebelumnya pemerintah desa memiliki keleluasaan anggaran besar guna menyasar penduduk miskin yang tidak terakomodasi bantuan pusat melalui skema BLT sehingga lapisan masyarakat tertangani secara baik.

​”Kondisi saat ini sangat kontras karena semula kita bisa menyantuni 50 orang, kini menyusut hanya menjadi 10 penerima saja,” jelasnya.

​Fenomena tersebut memaksa seluruh jajaran kepala desa bekerja ekstra masif memberikan pemahaman logis kepada warga mengenai keterbatasan fiskal negara yang tidak memungkinkan lagi mendanai seluruh program jaring sosial.

​”Masyarakat sebenarnya sudah mulai maklum bahwa dana desa dipangkas total, meski ada sebagian pihak yang tetap tidak mau tahu,” katanya.

​Ia menyayangkan terhambatnya program strategis akibat sistem penganggaran baru yang mewajibkan eksekusi delapan poin prioritas nasional dengan kondisi dana sangat minim sehingga kualitas pelaksanaan tidak maksimal.

​”Intervensi terhadap masalah stunting serta pemberian makanan tambahan bagi balita kini menjadi tidak maksimal dan cenderung tertunda,” ujarnya.

​Munculnya persoalan administratif kartu keluarga yang belum daring sering menghambat lansia mengakses bantuan resmi pusat sehingga peran desa menjadi vital untuk memberikan talangan bantuan melalui dana operasional.

​”Inilah tujuan desa hadir untuk menyasar warga yang belum tersentuh bantuan karena kendala administrasi, namun sekarang hal itu sulit dilakukan,” jelasnya.

​Minimnya alokasi bantuan tunai diprediksi menjadi pemantik gesekan sosial terutama bagi warga yang sangat bergantung pada bantuan paket sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan harian menjelang datangnya hari raya.

​”Situasi ini jelas memicu konflik baru, apalagi momentumnya berdekatan dengan isu pemilihan kepala desa yang rawan menjadi komoditas politik,” katanya.

​Potensi blunder politik bagi petahana kian nyata karena lawan politik sering memanfaatkan isu pemotongan bantuan untuk menggembosi kepercayaan masyarakat bawah demi kepentingan persaingan kursi kekuasaan di desa.

​”Masyarakat tidak peduli ada pemotongan atau tidak, pokoknya bantuan harus tetap tersedia seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

​Ihsan menambahkan desa di Nusa Tenggara Barat bergantung pada kucuran pusat karena minimnya aset tanah pecatu yang bisa dikelola menjadi pendapatan asli desa guna membiayai program bantuan sosial secara mandiri.

​”Pemerintah pusat seolah tidak menyadari bahwa kebijakan ini menimbulkan riak-riak keresahan yang sangat nyata di tengah kehidupan warga desa,” jelasnya.

​Sebagai langkah antisipasi, ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan diskresi khusus mengenai sinkronisasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan daerah yang terbatas tetap menyasar warga yang tepat.

​”Kami memohon agar daerah memberikan kewenangan pendataan mandiri bagi warga yang tercecer dan belum masuk dalam sistem DTKS,” katanya.*