PorosLombok.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melirik program Desa Berdaya besutan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai percontohan nasional dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap pola orkestrasi lintas sektor yang diterapkan di Nusa Tenggara Barat karena mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya pembangunan hingga ke tingkat desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik dan pendekatan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto di Jakarta pada Selasa (10/3).
Yandri menegaskan bahwa kementeriannya siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mengakselerasi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan sektor swasta secara masif dalam pembangunan desa.
“Kami memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan didorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Langkah strategis ini bertujuan memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dengan memanfaatkan dana CSR perusahaan serta dukungan dari perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat secara terpadu.
Menteri juga menyatakan kesiapan hadir langsung dalam Musrenbang Provinsi NTB pada 16 April mendatang guna memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan isu kemiskinan.
“Kehadiran kementerian bersama Menteri Sosial nanti diharapkan mempercepat pembangunan desa serta penanganan kemiskinan ekstrem di NTB,” jelasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama untuk menurunkan angka kemiskinan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan di wilayahnya.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru melainkan mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja lebih efektif,” ujar Miq Iqbal.
Pendekatan tersebut menyatukan kekuatan pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga filantropi seperti Baznas agar intervensi yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri secara parsial.
Pemerintah provinsi juga mengerahkan pendamping mandiri ke setiap desa guna melakukan verifikasi data secara faktual agar setiap program bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang berhak.
“Kami melakukan dua bentuk intervensi utama yakni penguatan pada level keluarga serta pemberdayaan pada level desa,” katanya.
Data lapangan menunjukkan sekitar 60 persen penduduk kategori miskin ekstrem masih masuk kelompok produktif yang berpotensi besar untuk mandiri secara ekonomi melalui stimulan modal usaha.
Sementara itu, bagi kelompok rentan yang sudah tidak produktif karena faktor usia, pemerintah menjamin perlindungan sosial yang stabil melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga bantuan sosial resmi.
Selain fokus pada kemiskinan, eksekutif di NTB kini tengah gencar mendorong pengembangan desa tematik yang disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah untuk menggerakkan ekonomi bawah.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton tetapi harus menjadi produsen utama untuk memasok kebutuhan pangan program nasional,” tegas Miq Iqbal.
Peluang besar tersebut hadir melalui program Makan Bergizi Gratis yang memerlukan rantai pasok pangan dalam jumlah masif sehingga desa harus siap mengambil peran sebagai penyedia bahan baku.
Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ekonomi tertutup atau close loop yang memastikan seluruh kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi oleh hasil keringat petani dan peternak lokal.
“Koperasi desa dan BUMDes akan memainkan peran penting sebagai penghubung antara produksi warga dan distribusi pasar di tingkat atas,” jelasnya.
Sistem ekonomi ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan desa sebelum dipasarkan ke luar daerah maupun mancanegara.
Penguatan ekonomi dari akar rumput ini juga menjadi senjata utama pemerintah untuk meredam laju urbanisasi yang seringkali membuat desa-desa kehilangan tenaga kerja muda yang potensial.
“Jika desa kuat maka daerah akan kuat karena berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan langsung dari sumbernya,” ujar Gubernur.
Pembangunan desa yang inklusif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang menarik bagi generasi milenial sehingga mereka lebih memilih membangun daerah asal daripada merantau ke kota.
Visi besar ini menuntut komitmen panjang dari seluruh pemangku kepentingan agar keberlanjutan ekonomi desa tidak terhenti pada tataran seremoni saja namun dirasakan nyata oleh masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan yang tepat sasaran,” katanya.
Langkah inovatif NTB ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi daerah lain di Indonesia untuk mulai melirik potensi desa sebagai mesin penggerak utama ekonomi nasional di masa depan.
Kerja sama yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah menandai babak baru transformasi pembangunan desa yang lebih mandiri, berdaya saing, serta sejahtera secara merata,
