Lombok Timur, PorosLombok.com – Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lombok Timur pada Rabu, (08/02) yang lalu.
Dalam aksi ini, mereka menuntut kejelasan status kepegawaian sebagai ASN atau PPPK serta pembayaran Tunjangan Turjawali yang selama ini belum mereka terima.
Para demonstran adalah tenaga honorer Pol PP yang telah mengabdi selama 7 hingga 17 tahun. Namun, alih-alih mendapatkan penghargaan atas pengabdian selama in, mereka justru merasa dipinggirkan oleh pemerintah daerah. Janji-janji untuk memprioritaskan pengangkatan mereka sebagai ASN atau PPPK tidak kunjung terealisasi.
Koordinator aksi, Aswani, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku sudah 15 tahun mengabdi, tetapi hingga kini belum ada kejelasan soal status kepegawaiannya.
Ia juga menyoroti kuota PPPK tahun 2024 yang dinilai tidak adil. Dari 70 formasi yang tersedia, hanya 24 orang yang dinyatakan lolos, dan di antaranya hanya 15 orang berasal dari Pol PP.
“Sisanya, sembilan orang yang lolos itu malah bukan dari Pol PP. Kami mempertanyakan ini, kenapa mereka bisa lolos? Ada apa di balik semua ini?” ungkap Aswani dengan nada geram.
Selain masalah pengangkatan ASN, Aswani juga menyoroti persoalan Tunjangan Turjawali yang selama ini tidak pernah direalisasikan sepenuhnya. Tunjangan operasional tersebut bernilai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per bulan, tetapi tidak pernah diberikan secara rutin.
“Angka itu memang kecil, tapi bagi kami itu sangat berarti. Kami bekerja di lapangan menjaga ketertiban, tapi hak kami seolah tidak dianggap penting,” tambahnya.
Aswani menduga adanya permainan di balik seleksi PPPK. Ia meminta transparansi dari pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur untuk mengungkap proses seleksi yang ia nilai tidak adil.
“Kami meminta kejelasan. Dari mana rekomendasi itu keluar hingga orang luar bisa lolos, sementara kami yang sudah belasan tahun mengabdi malah diabaikan?” tanyanya.
Melalui aksi tersebut, para anggota Pol PP mendesak pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur untuk segera menuntaskan masalah ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami hanya ingin keadilan. Jangan hanya janji-janji manis tanpa realisasi. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih banyak,” pungkas Aswani.
Arul | PorosLombok
