Lombok Timur, Poros Lombok –Inspektorat Kabupaten Lombok Timur kini memacu progres audit terhadap lima desa bermasalah. Langkah ini bertujuan menjamin transparansi penggunaan anggaran negara di hadapan masyarakat luas.

​Sekretaris Inspektorat Lombok Timur, Tauhid, mengakui tim auditor lapangan menghadapi kendala teknis. Masalah muncul saat para pihak belum siap memenuhi panggilan resmi kantor.

​”Para pihak yang kami panggil atau undang ke kantor itu terkendala waktu karena mereka belum siap,” ujarnya.Jumat (20/02).

​Lembaga pengawas internal merinci lima desa yang sedang menjalani pemeriksaan khusus. Lokasi tersebut meliputi Desa Madayin, Desa Suradadi, Desa Gelanggang, Desa Sikur Barat, dan Desa Kotaraja.

​”Sementara ini hasil audit belum bisa kami sampaikan secara detail karena belum diselesaikan secara komprehensif,” katanya.

​Tauhid menyebut Desa Suradadi mencatat progres penyelesaian paling cepat. Namun, para auditor masih memerlukan waktu tambahan guna merampungkan seluruh dokumen laporan hasil pemeriksaan.

​”Rencananya audit untuk Desa Sekaroh akan kami kerjakan setelah bulan puasa nanti karena saat ini masih berproses,” jelasnya.

​Instansi pengawas tetap memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada pemerintah desa. Durasi ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan setiap temuan kerugian negara.

​”Sesuai aturan, hasil temuan audit itu kami berikan waktu dua bulan setelah LHP terbit untuk diselesaikan,” tegasnya.

​Aturan ini merujuk pada SKB 3 Menteri mengenai penguatan pengawasan internal. Regulasi tersebut mengedepankan penyelesaian administrasi sebelum aparat penegak hukum masuk ke ranah pidana.

​Inspektorat bakal melimpahkan kasus ke kepolisian atau kejaksaan jika aparat desa mengabaikan temuan. Sanksi hukum menjadi pilihan terakhir apabila batas waktu 60 hari sudah terlampaui.*