PorosLombok.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna X pada Selasa (7/4/2026).
Keputusan krusial ini ditetapkan melalui masa sidang II rapat ke-2 yang berlangsung di Rupatama kantor wakil rakyat tersebut. Seluruh fraksi menyepakati capaian kinerja eksekutif namun tetap memberikan catatan kritis untuk perbaikan.
“Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta Pansus LKPJ yang telah menyampaikan masukan berharga,” ujar Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Haerul Warisin mengapresiasi kerja keras badan legislatif yang telah membedah dokumen pertanggungjawaban secara mendalam. Pihaknya percaya bahwa setiap saran tersebut menjadi instrumen penting guna mengevaluasi efektivitas program daerah.
Parlemen melalui juru bicara gabungan komisi, Saiful Bahri, melayangkan 14 poin rekomendasi strategis sebagai panduan kerja pemerintah. Aspek pendapatan daerah menjadi sorotan utama agar target kemandirian fiskal dapat tercapai optimal.
“Bupati harus mempertahankan kinerja OPD pengelola PAD termasuk melakukan ekstensifikasi sumber-sumber potensial,” kata Anggota DPRD Lombok Timur, Saiful Bahri.
Reformasi Administrasi Perpajakan dan Percepatan Pembangunan Fisik
Legislator mendesak pemerintah kabupaten segera melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah secara menyeluruh. Perbaikan basis data wajib pajak dianggap menjadi kunci utama dalam meminimalisir kebocoran anggaran pada tahun berjalan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait dana transfer juga perlu ditingkatkan secara intensif. Langkah ini sangat genting guna memastikan ketersediaan dana pendukung program prioritas di Bumi Patuh Karya tetap aman.
“Kami berharap pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik tahun 2026 ini dapat segera direalisasikan pemerintah,” cetusnya.
Dewan menginginkan hasil pembangunan dapat segera menyentuh kepentingan publik tanpa adanya penundaan yang tidak perlu. Percepatan tender proyek strategis menjadi harapan besar agar serapan anggaran memberikan stimulus bagi ekonomi lokal.
Sektor pertanian tidak luput dari pantauan di mana stabilitas harga komoditas dan ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi tuntutan utama. Pemda diminta merumuskan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan para petani daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran tersebut dengan tetap dipantau oleh masyarakat maupun dewan,” pungkasnya.
