PorosLombok.com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur menyatakan dukungan penuh terhadap program bantuan sosial sembako bagi warga miskin ekstrem guna meringankan beban ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

​Organisasi mahasiswa ini menilai penyaluran bantuan pangan sangat relevan mengingat kondisi cuaca buruk yang menghambat aktivitas ekonomi warga pesisir, terutama para nelayan yang tidak bisa melaut untuk mencari nafkah harian.

​“Bantuan sembako bagi masyarakat miskin ekstrem ini sangat layak dilakukan mengingat selama bulan puasa ini cuaca sedang tidak bersahabat,” ujar Ketua PC IMM Kabupaten Lombok Timur Ar Yandis pada Kamis (12/3/2026).

​Pihak mahasiswa mendesak Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk memberikan atensi khusus pada pemulihan ekonomi sektor kelautan agar para nelayan memiliki ketahanan finansial saat menghadapi krisis iklim yang berkepanjangan.

​“Kami berharap bansos ini tidak hanya menjadi kebijakan politik semata, tetapi murni berbasis nurani untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini,” katanya.

​IMM menekankan bahwa niat baik Penjabat Bupati harus dibarengi dengan transparansi penggunaan anggaran agar upaya penanggulangan masalah sosial di pelosok desa benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi warga.

​Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi syarat mutlak dalam proses distribusi agar komoditas pangan yang disalurkan tidak salah sasaran atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan birokrasi.

​“Kami mendorong penyaluran harus berdasarkan data riil melalui proses verifikasi yang sangat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

​Kader mahasiswa berkomitmen menerjunkan tim khusus ke lapangan guna melakukan investigasi mendalam berdasarkan kriteria kelayakan penerima manfaat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

​Validasi faktual di setiap dusun akan menjadi instrumen pengawasan utama untuk memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan rakyat yang berhak atau hanya sekadar simbolis di atas kertas saja.

​“Kami juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan adanya ketidakadilan atau penyimpangan kriteria penerima manfaat dalam proses distribusi di lapangan,” jelasnya.

​IMM menganggap program bernilai besar ini akan menjadi mubazir apabila teknis pelaksanaannya tidak tepat guna, sehingga pengawalan ketat merupakan keharusan demi menjaga marwah kebijakan pemerintah daerah,*