PorosLombok.com – Kabar gembira bagi belasan ribu aparatur di Lombok Timur setelah pemerintah daerah resmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk tunjangan hari raya dengan total pagu mencapai Rp 59 miliar.

​Kebijakan ini menjadi oase bagi pegawai non-ASN di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, mengingat pemda secara berani memasukkan seluruh kategori tenaga kontrak paruh waktu ke dalam daftar penerima manfaat tahun ini.

​“Hari ini sudah ditandatangani SP2D untuk THR, kami perkirakan bisa cair pekan ini bagi pegawai di lingkup Pemkab Lombok Timur,” terang Kepala BKAD Lombok Timur Hasni, Rabu (12/03/2026).

​Hasni menjamin proses distribusi anggaran tidak akan berbelit karena mekanisme transfer langsung ke rekening bank masing-masing individu telah disiapkan secara matang oleh tim teknis perbendaharaan daerah.

​“Termasuk PPPK paruh waktu akan menerima juga, sejumlah gaji terakhir yang diterima pada bulan Februari kemarin,” jelasnya.

​Penentuan nominal berdasarkan gaji terakhir tersebut dipandang sebagai solusi paling adil guna memastikan stabilitas finansial bagi 10.908 orang tenaga paruh waktu yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.

​“Sudah dianggarkan sebesar 59 miliar rupiah untuk membayar hak para pegawai di lingkup daerah ini guna menyambut lebaran,” bebernya.

​Langkah taktis ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menghargai dedikasi para abdi negara melalui penyaluran hak yang tepat waktu dan transparan.*