PorosLombok.com — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, membeberkan alasan dirinya jarang menghadiri kegiatan seremonial keagamaan selama setahun masa kepemimpinannya saat Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Dusun Gerisak, Kecamatan Wanasaba, Selasa (24/2).
Langkah strategis pria yang akrab disapa H. Iron tersebut sengaja diambil demi mengejar alokasi anggaran pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi di seluruh wilayah Bumi Patuh Karya yang sangat membutuhkan dana.
Warisin menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah akibat pemotongan dana oleh pemerintah pusat mengharuskannya lebih sering melakukan lobi langsung ke berbagai kementerian di Jakarta agar program pembangunan daerah tetap berjalan maksimal.
“Karena kita mau bangun Lombok Timur ini. Karena kita kurang uang dan kita tahu bahwa uang itu adanya di Menteri-menteri di Jakarta,” jelasnya.
Upaya jemput bola tersebut membuahkan hasil signifikan dengan hadirnya proyek Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp 23 miliar untuk menyejahterakan masyarakat pesisir melalui penyediaan sarana prasarana yang jauh lebih memadai dari sebelumnya.
Selain itu, kerja keras setahun terakhir juga fokus pada penyediaan lapangan kerja baru melalui program SPPG yang berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem sekaligus memberikan asupan gizi yang sangat baik bagi siswa sekolah.
Bupati turut mengapresiasi masyarakat Wanasaba dan Sembalun yang telah berhasil mandiri lewat sektor pertanian serta peternakan meskipun dukungan anggaran daerah masih sangat terbatas akibat efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah kabupaten.
Kemandirian ekonomi warga di dua kecamatan tersebut dinilai menjadi modal penting bagi daerah untuk bangkit dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih merata di masa depan melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing.
“Kalau semua masyarakat Lombok Timur dapat bekerja, maka ini salah satu bukti bahwa kita akan menuju kesejahteraan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten saat ini juga tengah mendesak pusat agar kembali mengakomodasi 97 ribu warga sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang sempat terhapus guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kelas bawah.*
