PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial menjadwalkan pendistribusian sebanyak 198.776 paket bantuan bahan pokok bagi keluarga kurang mampu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten pada pekan ini.
Langkah masif tersebut menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memberikan perlindungan sosial menjelang perayaan hari raya Idul Fitri.
“Penyaluran bantuan sudah memasuki tahap akhir dan saat ini paket sedang dalam proses pengepakan untuk segera dikirim,” ujar Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah, Selasa (10/3).
Siti Aminah menegaskan bahwa sasaran utama penerima manfaat adalah warga yang masuk dalam kategori ekonomi rendah berdasarkan basis data Desil 1 hingga Desil 3 di tingkat desa.
“Jika masih terdapat sisa kuota setelah kategori prioritas terpenuhi, maka bantuan akan menyasar masyarakat dengan tingkat desil lebih tinggi,” katanya.
Proses verifikasi lapangan terus dilakukan secara intensif dengan merujuk pada data terbaru November 2025 guna memastikan ketepatan sasaran serta menghindari potensi kesalahan administrasi.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelontorkan anggaran total yang fantastis mencapai angka Rp30 miliar untuk menyukseskan program ini,” jelasnya.
Setiap paket logistik yang akan diterima masyarakat tersebut berisi kebutuhan pokok esensial mulai dari 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, hingga 1 kilogram gula pasir.
“Pendistribusian akan dilakukan langsung ke kantor desa masing-masing oleh pihak penyedia yang telah kami tunjuk secara resmi,” ujarnya.
Mekanisme pengiriman ke titik terdekat di desa dirancang untuk mempercepat akses pengambilan bagi warga sehingga bantuan dapat segera tersaji di meja makan keluarga penerima.
“Program bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, terutama menjelang perayaan hari raya Idul Fitri mendatang,” katanya.
Upaya ini diprediksi akan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat dalam menghadapi tren kenaikan harga pangan yang kerap terjadi di pasar tradisional menjelang lebaran.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan transparan agar masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari alokasi anggaran daerah ini,” pungkasnya.*
