PorosLombok.com – Rektor Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong mengonfirmasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur yang menyentuh level 13,53 persen pada Jumat (3/4/2026).
Laju penurunan ini mencatatkan tren positif berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir bagi wilayah tersebut. Fenomena ini menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan maupun non-pangan mulai menguat signifikan.
“Kebutuhan dasar itu mencakup makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan,” ungkap Rektor ITSKes Muhammadiyah Selong, Dr. Moh. Juhad.
Selaras dengan hal itu, Juhad menjelaskan bahwa status penduduk miskin ditentukan melalui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Jika angka belanja berada di bawah garis batas standar, maka warga dikategorikan masuk kelompok prasejahtera.
“Tingkat kemiskinan di Lombok Timur mengalami penurunan dari 15,63 persen pada 2023 menjadi 14,51 persen di 2024,” katanya.
Lebih lanjut, data BPS NTB menunjukkan angka tersebut terus melandai hingga mencapai titik 13,53 persen pada periode 2025. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput berjalan sesuai jalur.
Realisasi Angka Kemiskinan Berhasil Tembus Target RPJMD 2025-2029
Keberhasilan ini secara otomatis membawa posisi daerah masuk dalam rentang target rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah sebelumnya mematok target kemiskinan berada pada kisaran angka 13,18 hingga 13,75 persen.
“Artinya tingkat kemiskinan saat ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Sesuai dengan fakta, Juhad turut menyoroti perbaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran. Indeks ini tercatat menyusut tajam dari angka 3,570 menjadi 2,456 dalam kurun waktu dua tahun saja.
Kondisi tersebut dibarengi dengan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara warga miskin. Angka keparahan yang semula 1,160 pada 2023 kini sukses ditekan hingga tersisa 0,614 pada tahun lalu.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 2,660 pada 2024 dan kembali jatuh ke 2,456 tahun 2025,” jelasnya.
Di sisi lain, penurunan berlapis pada berbagai indikator ini merefleksikan efektivitas kebijakan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Intervensi pemerintah kabupaten terbukti mampu memperkecil jarak ketimpangan ekonomi secara merata.
Langkah taktis ini dianggap sebagai keberhasilan krusial dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi global. Validasi data menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan kini jauh lebih merata dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Turunnya indeks tersebut menggambarkan efektifnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah kabupaten,” pungkasnya.*
