(PorosLombok.com) – Gubernur NTB resmi menerima sepuluh nama kandidat yang akan mengisi kursi direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) setelah lolos seleksi ketat. Penjaringan ini bertujuan melahirkan nakhoda baru dengan rekam jejak mumpuni dalam memimpin perusahaan daerah.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi, menekankan pentingnya kompetensi pengurus baru untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah. Ia menganggap penguatan internal sangat krusial guna memaksimalkan fungsi perusahaan sebagai instrumen pembangunan daerah.
”Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru nanti mereka bisa mengurai benang kusut yang selama ini melilit GNE,” ujar Sembirang Ahmadi, Senin (23/2).
Legislator Udayana ini menyarankan agar perusahaan pelat merah tersebut fokus pada lini bisnis yang paling mereka kuasai sepenuhnya. Meski begitu, ia tetap membuka ruang diversifikasi usaha mengikuti arah kebijakan strategis dari pimpinan daerah.
Sembirang juga memberikan klarifikasi mengenai isu nihilnya setoran laba periode sebelumnya yang sempat memicu polemik publik meluas. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada absennya keuntungan, melainkan hambatan serius pada proses administratif.
”Sebetulnya tidak nol dividen, cuma dividen tidak bisa diserahkan karena tidak bisa RUPS,” jelasnya.
Kendala tersebut muncul karena blokir tunggakan pajak lama yang bersifat turun-temurun hingga menghambat pelaporan keuangan secara resmi. Situasi ini membuat perusahaan terjebak dalam beban finansial masa lalu yang memerlukan penyelesaian segera.
Guna mengurai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan suntikan modal sebesar 8 miliar rupiah untuk melunasi kewajiban pajak. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kesehatan finansial perusahaan dalam waktu dekat.
Transformasi Bisnis dan Fokus Sektor Agraris
Intervensi dana dari pemerintah daerah ini bertujuan mempercepat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang sempat tertunda cukup lama. Sembirang menilai unit bisnis beton dan paving block milik GNE sebenarnya masih menunjukkan performa positif.
Perusahaan bahkan tetap menjalankan operasional secara rutin dan mampu mencicil kewajiban kredit sekitar 300 juta rupiah setiap bulan. Harapan ke depan, manajemen baru mampu menyetorkan dividen secara konsisten untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
”Ke depan kita berharap dividen harus tetap diserahkan, berapa pun jumlahnya,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendorong transformasi total pada struktur manajemen perusahaan daerah. Ia memandang rencana bisnis saat ini memerlukan perombakan menyeluruh dari aspek operasional hingga keuangan.
”Keberadaan GNE itu hanya mencari keuntungan dari paving, ya buat apa juga menurut saya,” ujar Muhammad Aminurlah.
Aminurlah menganggap langkah ini penting agar perusahaan daerah tidak hanya terjebak pada rutinitas usaha yang memiliki skala kecil. Ia melihat potensi besar di bidang pertanian, perikanan, hingga peternakan yang belum manajemen garap secara maksimal.
”Di situlah harusnya lini bisnis yang harus GNE lakukan, dari ujung timur sampai ujung barat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peran BUMD harus berdampak bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar mengejar profitabilitas internal semata. Sinergi dengan koperasi dari Sape hingga Ampenan menjadi kunci utama untuk memperluas jangkauan pasar perusahaan.
”Bisa saja semuanya membantu daripada masyarakat hari ini yang kesulitan mencari akses pasar,” jelasnya.
