close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.2 C
Jakarta
Selasa, Maret 25, 2025

RPJMD NTB 2025-2029: Tak Bisa Lagi Asal Gas, PJ. Gubernur Hassanudin Minta Fokus ke Program!

Mataram, PorosLombok.com – Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Hassanudin, menegaskan bahwa pembangunan daerah tak bisa lagi asal gas tanpa arah yang jelas. Ia mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD 2025-2029 harus fokus pada program, bukan sekadar mengejar anggaran.

“Fokus pembangunan harus berbasis program (program oriented), bukan sekadar anggaran (budget oriented). Ini penting agar setiap rupiah benar-benar berdampak,” kata Hassanudin dalam kickoff meeting Forum Perangkat Daerah di Kantor Bappeda NTB, Rabu (12/2).

Menurutnya, NTB menghadapi tantangan besar ke depan, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga menjadikan NTB sebagai destinasi wisata dunia.

Karena itu, pemerintah provinsi menetapkan lima visi utama, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pencapaian nol emisi, serta penguatan kepemimpinan daerah.

Hassanudin juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis desa dengan validasi data mikro yang akurat. Menurutnya, perencanaan tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi tanpa data yang jelas.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyebut RPJMD kali ini memuat tujuh misi, sepuluh program unggulan, serta 19 kegiatan prioritas daerah. Total ada 106 kegiatan strategis yang akan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan selanjutnya.

Sepuluh program unggulan NTB lima tahun ke depan di antaranya NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E-Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance, dan NTB Connected.

Meski begitu, Iswandi tak menutup mata terhadap tantangan yang masih mengadang. PDRB NTB baru mencapai separuh target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, Indeks Risiko Penanganan Bencana masih merah, dan kapasitas fiskal di tiga kabupaten/kota masih lemah.

“RPJMD ini harus jadi peta jalan yang jelas, bukan sekadar wacana di atas kertas,” tegasnya.

Redaksi | PorosLombok

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

IKLAN
TERPOPULER