​PorosLombok.com — Koalisi Rakyat NTB secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) menyeret belasan oknum legislator yang terlibat dalam skandal dana siluman. Pernyataan sikap ini merespons munculnya fakta persidangan mengenai aliran uang panas di lingkungan DPRD.

​Juru bicara koalisi Taupik Hidayat menekankan bahwa aparat penegak hukum harus konsisten memproses siapa pun yang menikmati uang negara tanpa prosedur sah. Pihaknya tidak ingin kasus ini menguap begitu saja hanya karena adanya upaya pengembalian kerugian negara oleh segelintir pihak.

​“Kami mendukung Kejati NTB untuk menangkap dan memproses hukum anggota DPRD yang menerima dana siluman tapi tidak mengembalikannya,” tegas Taupik Hidayat.Sabtu (14/03/2026).

​Lembaga swadaya ini menilai praktik bagi-bagi uang senilai total Rp9 miliar tersebut telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Mereka menuntut jaksa bergerak cepat memeriksa nama-nama yang muncul guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat.

​Fokus utama koalisi saat ini tertuju pada belasan legislator yang terindikasi kuat menerima suap namun masih belum tersentuh hukum. Penuntasan perkara di lingkup dewan dianggap sebagai langkah vital untuk membongkar tuntas skenario besar di balik anggaran siluman ini.

​“Jika terbukti terlibat, kami meminta agar mereka juga ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.

​Kejaksaan Tinggi NTB sendiri saat ini tengah merumuskan jadwal pemeriksaan terhadap 15 anggota dewan yang diduga kuat menerima gratifikasi atau suap. Kasi Penkum Kejati NTB menyatakan bahwa proses telaah laporan sedang berjalan intensif sebelum masuk ke tahap pemanggilan saksi.

​Kepala Kejati NTB Wahyudi memastikan bahwa setiap dokumen dan bukti baru yang disampaikan masyarakat akan dikaji secara mendalam oleh tim penyidik. Jaksa berkomitmen menjaga objektivitas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan program “Desa Berdaya” senilai Rp76 miliar tersebut.

​“Jadi untuk laporan terhadap 15 anggota DPRD NTB masih kami kaji,” kata Wahyudi pada Sabtu (14/3/2026).

​Skandal ini semakin memanas setelah Jaksa Penuntut Umum mengungkap detail penyerahan uang ratusan juta rupiah oleh tiga terdakwa kepada rekan sejawat mereka di dewan. Dana tersebut diduga diberikan untuk mengamankan persetujuan program strategis milik pemerintah daerah di tingkat legislatif.

​Koalisi Rakyat NTB memastikan akan terus mengawal setiap tahapan hukum melalui laporan resmi dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di PN Mataram. Transparansi penanganan kasus ini dianggap sebagai pertaruhan besar bagi kredibilitas integritas penegak hukum di Nusa Tenggara Barat.

​“Nanti kita lihat juga perkembangan persidangan di pengadilan seperti apa,” pungkasnya.