PorosLombok.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mendesak pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan sembako secara akurat. Langkah ini bertujuan agar distribusi pangan menyentuh warga secara merata.

​Lembaga legislatif menuntut eksekutif bertindak cepat merespons lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik leher rakyat kecil. Validasi data menjadi isu sentral agar bantuan pangan tidak menumpuk pada kelompok tertentu saja di tingkat desa.

​”Data penerima manfaat di Dinas Sosial wajib sinkron dengan fakta riil di lapangan agar tidak memicu kegaduhan,” ujar Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri pada Senin (16/3/2026).

​Politisi Gerindra tersebut meminta instansi terkait melakukan verifikasi ulang terhadap daftar penduduk miskin di seluruh kecamatan. Hal ini dianggap krusial guna menghindari kesalahan sasaran yang sering terjadi akibat penggunaan data usang tanpa pembaruan berkala.

​Dewan menyoroti potensi ketimpangan distribusi bantuan saat beban ekonomi masyarakat sedang menghimpit menjelang hari raya Idulfitri. Penyaluran logistik harus mengutamakan prinsip keadilan bagi warga yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan ekstrim.

​”Kami tidak ingin melihat adanya ketimpangan distribusi saat beban ekonomi masyarakat sedang menghimpit menjelang hari raya,” jelasnya.

​Penyaluran sembako harus menjadi prioritas utama guna memperkuat daya beli warga di tingkat akar rumput yang kian melemah. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan stok pangan di gudang mencukupi untuk dibagikan secara serentak dalam waktu dekat.

​Yusri mengingatkan bahwa pendataan yang berantakan hanya akan memicu tumpang tindih penerima yang merugikan keuangan negara. Pengawasan ketat pada proses input data menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan distribusi barang secara ilegal.

​”Proses pendataan yang amburadul hanya akan memicu tumpang tindih penerima bantuan yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.

​Instansi sosial perlu menjalankan pemutakhiran informasi secara berkala demi menjamin efektivitas program jaring pengaman sosial. Verifikasi lapangan secara langsung menjadi kunci dalam memvalidasi status ekonomi setiap keluarga agar bantuan pemerintah tepat guna.

​Pemerintah desa diminta aktif mengawasi arus pendistribusian barang hingga sampai ke tangan keluarga penerima secara utuh tanpa potongan. Sinergi ini akan memastikan setiap paket bantuan dari kabupaten mendarat tepat di pintu rumah warga yang membutuhkan.

​”Harapan kami bantuan ini segera menyasar masyarakat miskin kategori satu dan dua agar manfaatnya terasa maksimal,” pungkasnya.*