PorosLombok.com — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bergerak cepat mengusut temuan roti kukus berulat pada distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim gabungan langsung melakukan sidak ke titik distribusi di Kabupaten Lombok.
Kepala BBPOM di Mataram Yogi Abaso Mataram menginstruksikan jajarannya untuk melacak asal-muasal pangan yang tidak layak konsumsi tersebut melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah taktis ini menjadi prioritas utama guna mencegah risiko keracunan pada peserta didik.
“Kami segera melakukan penelusuran ke lokasi SPPG yang dilaporkan sebagai titik distribusi produk,” tegas Yogi Abaso Mataram.Sabtu (14/03/2026).
Petugas kemudian memperluas penyidikan hingga ke dapur produksi milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra pemasok utama. Investigasi teknis mencakup evaluasi total terhadap kebersihan ruang olah hingga prosedur pengemasan produk pangan olahan.
Yogi mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa UMKM penyedia roti tersebut ternyata belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari otoritas kesehatan setempat. Ketiadaan izin resmi ini menjadi indikasi kuat adanya pengabaian standar prosedur keamanan pangan yang vital.
“Pelaku usaha pemasok roti kukus tersebut diketahui belum memiliki sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Lemahnya sistem jaminan mutu di tingkat produsen lokal menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program pemenuhan gizi nasional di wilayah NTB. Pembinaan mendesak harus dilakukan agar pemberdayaan ekonomi UMKM tidak mengorbankan aspek keselamatan kesehatan para siswa.
Kepala BBPOM mengimbau pengelola SPPG untuk segera memutuskan kontrak dengan vendor yang tidak memenuhi kualifikasi izin edar resmi. Pengawasan organoleptik secara mandiri kini wajib diperketat guna mendeteksi kerusakan fisik pada makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.
“Produk pangan olahan yang dipasok diharapkan telah memiliki Nomor Izin Edar untuk menjamin keamanan,” jelasnya.
Yogi meminta Kepala SPPG secara aktif melakukan kunjungan mendadak ke fasilitas produksi mitra untuk memastikan kepatuhan standar higiene tetap konsisten. Pengelola dapur gizi harus bertanggung jawab penuh atas kualitas nutrisi dan kelayakan setiap menu yang disajikan setiap hari.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas terus diintensifkan guna menjamin keamanan pangan nasional tetap terjaga tanpa celah sedikit pun. Transparansi dalam penanganan laporan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program strategis ini demi mencetak generasi emas yang sehat.
“Pangan yang disalurkan harus memenuhi standar kelayakan konsumsi agar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.*
