Amankan THR dan TPP ASN, Gubernur NTB Tunjuk Baiq Nelly Jadi Plt Kepala Bapenda

Gubernur NTB menunjuk Baiq Nelly Yuniarti sebagai Plt Kepala Bapenda untuk mengisi kekosongan jabatan serta memastikan proses pencairan THR dan TPP ASN berjalan tepat waktu tanpa hambatan.

PorosLombok.com — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat mengisi kekosongan kursi pimpinan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB demi menjamin hak keuangan pegawai. Keputusan strategis ini resmi berlaku pada Minggu (15/3/2026).

​Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti kini mengemban mandat tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda menggantikan almarhum Lalu Herman Mahaputra. Penunjukan tersebut menjadi langkah krusial untuk mencegah kemacetan administrasi di instansi vital daerah.

​“Siap, Alhamdulillah,” ujar Baiq Nelly Yuniarti saat memberikan konfirmasi singkat terkait kesiapannya mengawal amanah baru tersebut.

​Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menegaskan bahwa posisi pimpinan tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama karena fungsi strategis lembaga dalam pengelolaan fiskal. Kehadiran nakhoda baru sangat dibutuhkan untuk menandatangani dokumen belanja yang bersifat mendesak.

​Pemerintah Provinsi memprioritaskan kelancaran pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sangat dinantikan ribuan abdi negara. Transisi kepemimpinan ini dipastikan tidak akan menghambat proses distribusi kesejahteraan di tengah suasana duka birokrasi.

​“Penunjukan ini bertujuan menjamin kelancaran administrasi pemerintahan, terutama terkait pembayaran THR dan TPP ASN,” jelas Ahsanul Khalik.

​Urgensi pengisian jabatan ini juga berkaitan dengan pengawalan target pendapatan daerah agar tetap berada pada tren positif hingga akhir semester. Penunjukan figur yang berpengalaman di bidang perencanaan dianggap sebagai solusi paling taktis untuk menjaga stabilitas keuangan.

​Seluruh unit kerja di bawah naungan Bapenda diminta tetap fokus menjalankan pelayanan publik dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sinergi antar lembaga diharapkan tetap solid guna mendukung visi Gubernur dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.

​“Kehadiran pimpinan sangat dibutuhkan untuk menandatangani berbagai dokumen administratif yang bersifat mendesak,” pungkasnya.*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Bank NTb

TERBARU